ERANTB.COM- Jakarta – Anggota Komisi V F-PKS DPR RI, Abdul Hadi (UAH) menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur nasional dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang digelar pada Rabu (26/11/2025) di Senayan.
Dalam forum tersebut, UAH menyoroti ketimpangan pembangunan yang menurutnya masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Ia menilai sejumlah daerah masih tertinggal dalam pemenuhan infrastruktur dasar, seperti akses jalan, fasilitas air bersih, hingga sarana publik yang memadai.
“Masalah kita bukan hanya membangun, tetapi memastikan pembangunan itu dirasakan secara adil di seluruh wilayah Indonesia,” tegas UAH.
UAH juga mengkritisi kecenderungan pembangunan yang lebih terfokus pada pusat kota dan kawasan ekonomi utama. Kondisi ini, menurutnya, menyebabkan desa-desa dan daerah pinggiran tertinggal jauh dari segi pelayanan publik.
Ia meminta Kementerian PUPR lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pemerintah daerah maupun DPR. UAH menekankan perlunya pemetaan yang lebih sistematis agar tidak ada wilayah yang berulang kali terpinggirkan dalam alokasi anggaran pembangunan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan dan menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur. Ia menyebutkan bahwa percepatan pembangunan wilayah tertinggal sedang dioptimalkan melalui sejumlah program strategis nasional.
UAH berharap pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menghadirkan kebijakan pembangunan yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan rakyat. “Kita tidak ingin lagi mendengar daerah yang harus menunggu belasan tahun hanya untuk menikmati fasilitas dasar. Infrastruktur adalah hak rakyat, bukan privilese,” ujarnya.
RDP ditutup dengan kesepakatan untuk memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di seluruh daerah. Komisi V memastikan akan terus mengawal agar kebijakan pembangunan berjalan sesuai prinsip keadilan nasional.
