Menu

Mode Gelap
 

News · 8 Okt 2020 09:05 WITA ·

ALIANSI SUMBAWA MENGGUGAT TOLAK OMNIBUS LAW


 ALIANSI SUMBAWA MENGGUGAT TOLAK OMNIBUS LAW Perbesar

ERANTB.COM–SUMBAWA, Setelah Rancangan Undang undang (RUU) Omnibuslaw disahkan menjadi undang undang pada 5/10/2020 oleh DPR RI.Memicu polemik di tengah masyarakat. Aksi protes dilakukan oleh buruh dan mahsiswa hampir di seluruh lndonesiaDari pantauan EraNtb.com, Kamis,8/10/2020.

Ribuan masa aksi  yang tergabung dalam aliansi Sumbawa menggugat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD kabupaten Sumbawa menolak Omnibus Law Cipta Kerja.

Massa aksi yang awalnya berkumpul di Lapangan Pahlawan Sumbawa kemudian menuju kedepan kantor DPRD, nampak penjagaan ketat, telah disiagakan aparat TNI dan POLRI dan telihat kawat duri membentang di depan kantor DPRD.Setiba dikantor DPRD masa aksi melalui perwakilan masing masing-masing elemen melakukan orasi dan menyatakan sikap yang sama yaitu menolak Omnibus Law yang 3 hari lalu disahkan  Oleh DPR RI.Nampak juga massa aksi sempat melakukan perlawanan ketika mobil water Canon Menyemprotkan air ke arah masa aksi, masa aksi juga sempat membakar ban di tengah jalan hingga menyebabkan tersendatnya arus kendaraan yang melintas di depan Kantor DPRD Sumbawa.

Dalam orasi Koordinator Umum Aliansi Sumbawa Menggugat memandang UU Omnibus Law adalah bentuk kezholiman yang dilakukan pemerintah terhadap kaum buruh, petani dan masyarkaat bawah. Oleh sebab itu kami menolak UU omnibuslaw karena sungguh merugikan.”UU Omnibus Law merugikan Buruh, merugikan petani dan berpotensi merusak lingkungan kita, karena terlalu memanjakan Investor,” Ungkapnya Zaki.

Kami akan terus melakukan aksi sebagai bentuk protes kita kepada UU Omnibus Law sampai dengan Undang undang ini di cabut, oleh karenanya kami mendesak presiden untuk menerbitkan perpu guna membatalkan UU ini,” sambung Zaki.

Pada unjuk rasa kali ini Masa aksi di temui oleh Wakil Ketua 3 DPRD Kab.Sumbawa yang juga Anggota Fraksi PKS, menyampaikan apresiasi kepada masa aksi yang sudah menyuarakan penolakan atas di sahkannya RUU Omnibus Law sebagai undang undang.”Kita sama sama menolak dan mendesak pemerintah untuk segera mencabut UU ini, karena tidak mengakomodir kepentingan tenaga kerja,” ujarnya nanang.

Sambungnya, Dalam aksi kali ini Nanang, ikut menandatangani surat pernyataan penolakan terhadap UU Omnibus Law.

Setelah perwakilan Anggota DPRD menemui mereka secara perlahan mulai membubarkan diri, namun Koordinator Umum Aksi Aliansi Sumbawa menggugat menyampaikan Ketika tidak ada sikap dan tindakan yang jelas maka kami akan terus turuk kejalan sampai UU ini dicabut,” Tuturnya Zaki.

Artikel ini telah dibaca 14 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Pemprov NTB  Targetkan 24 Ribu ASN, Dalam Gelar Pekan Literasi Digital Sektor Pemerintahan

24 April 2024 - 02:49 WITA

Pj Gubernur NTB Tutup Gelegar Pesona Khazanah Ramadhan di Islamic Center

5 April 2024 - 16:08 WITA

MIM Foundation Berbagi Kebahagiaan dengan 500 Anak Yatim dalam Program Begibung Bersama Yatim, Dihadiri Walikota Mataram

1 April 2024 - 05:59 WITA

MUSDA V KAMMI, Rahmad Terpilih Jadi Ketua Umum PD KAMMI Sumbawa

18 Maret 2024 - 06:28 WITA

Menjelang Ramadhan, MIM Foundation Mendistribusikan 3800 Dus Air Mineral untuk Masjid di Nusa Tenggara Barat yang didukung oleh Bank Dinar

8 Maret 2024 - 10:37 WITA

PD KAMMI BIMA Mendesak Presiden Untuk Bersikap Netral Dalam Pilpres 2024 , Harus Menampilkan Sikap Negarawan

3 Februari 2024 - 21:06 WITA

Trending di News