Oleh H. Wirawan Ahmad, S.Si., M.T
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa
CORONA, ERANTB.COM – Banyak kalangan menyebutkan bahwa cara efektip untuk menanggulangi penyebaran virus corona adalah dengan membatasi interaksi manusia sementara waktu. Kebijakan yang ekstrim dalam bentuk lockdown dan yang moderat dalam bentuk social disitancing.
Itulah alasan mengapa sekolah harus diliburkan. Mengapa para karyawan diperlonggar agar bisa bekerja dari rumah. Prinsipnya, tugas dan pekerjaan bisa selesai walau dikerjakan dari rumah.
Dalam beberapa aspek kehidupan, walau interaksi fisik dibatasi, namun aktivitas masih berjalan normal. Anak-anak kita masih bisa belajar dan berinteraksi dengan guru melalui sistem belajar e-learning. Layanan perbankan masih berjalan normal dengan sistem e-banking. Koordinasi di dalam pemerintahan masih bisa berjalan dengan cara online, walau secara sederhana menggunakan pesan WA atau video call.
Yang bisa membuat implikasi social distancing ini sedikit teratasi adalah teknologi, khususnya teknologi informasi dan telekomunikasi. Itulah makanya, semua institusi termasuk institusi pemerintahan selalu berusaha beradaptasi dengan perkembangan IT. Manfaatnya justru sangat terasa pada situasi sulit seperti ini.
Seperti apa tahapan adaptasi pemerintahan terhadap perkembangan IT? Ada tahapan yang menarik dikemukakan oleh Millard (2015) yang disebut dengan “four waves of e-goverment evolusi”. Maknanya lebih kurang adalah empat gelombang evolusi e-goverment.
Tahap pertama disebut dengan tahap electronic government (e-government). Pada tahap ini IT digunakan untuk memberikan pelayanan namun dalam sistem pemerintahan yang tidak dirubah. Dalam teks aslinya, Millard menyebutkan “ICT applied to the existing government system”.
Tahap kedua adalah tahap “transformatory government” (t-government). Pada tahap ini IT sudah digunakan untuk memberikan pelayanan pemerintahan yang lebih efektip atau dalam bahasa aslinya ICT used to transform the government system to become more efficient and effective”. Ini berarti pada tahap t-government ini tidak hanya mengadaptasi IT tapi juga terjadi reformasi birokrasi baik pada aspek organisasinya dan tata laksana.
Tahap ketiga disebut dengan lean government (l-government). Tagline dari tahapan ini adalah doing more with less. Milard menyebutkan ICT used to down-size the government actor and cut costs after the financial crisis”. Dengan kata lain pada tahap l-government IT sudah berperan untuk menggantikan sebagian peranan aktor pemerintah dalam pelayanan publik. Orientasinya adalah untuk membuat pelayanan yang lebih murah.
Tahap keempat disebut dengan open government (o-government). Pada tahap ini IT yang dikembangkan pemerintah sudah membuka peluang untuk terintegrasi dengan sistim lain, baik swasta, perguruan tinggi dan organisasi sosial kemasyarakatan lain dalam bingkai open governance system.
Pertanyaannya, sekarang kita sedang ada dimana. Hemat saya, kita sekarang berada pada transisi dari tahap e-gov menuju t-gov atau dari gelombang 1 menuju 2. Ada daerah-daerah yang sekarang sudah pada tahap t-gov seperti Surabaya dan Bandung. Tapi pada umumnya, sebagian besar masih pada tahap e-gov. Kita masih sebatas menggunakan IT untuk mentransformasi pekerjaan yang tadinya manual menjadi digital.
Wabah corona, sekali lagi bisa menjadi momentum untuk membuat kita melompat. Pada beberapa bidang, terutama yang berada pada pelayanan publik terdepan (front liner) kita bisa saja beradaptasi untuk masuk ke tahap l-government. Sinyal itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi yang berkeinginan untuk menggantikan tenaga manusia dengan artificial intelegent atau robotic pada beberapa jenis pekerjaan pelayanan. Sayangnya diskursus itu lebih dahulu ditanggapi secara skeptis alih alih dipertimbangkan subtansinya.
