ERANTB.COM–Jakarta – Anggota Komisi I Fraksi PKS DPR RI, Sukamta menyoroti kasus kebocoran data pemilih pada situs KPU dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 DPR RI di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta (05/12).
“Pada saat ini ada event yang sangat penting memasuki masa kampanye untuk pemilu di 2024 akan tetapi dihari pertama kampanye situs KPU dibobol oleh hacker dan ada 204 juta data pemilih yang bocor dan diperjualbelikan ke publik, tentu ini sangat mengkhawatirkan pertama soal data yang bocor yang kedua soal situs KPU,” ungkap Anggota DPR RI Dapil D.I Yogyakarta tersebut.
Sukamta menyampaikan bahwa kasus kebocoran data pemilih pada situs KPU menjadi sangat mengkhawatirkan karena dapat mengganggu kredibilitas hasil pemilu.
“Kalau betul sumber kebocoran adalah karena situ kpu yang di hack oleh hacker maka ini perlu dituntaskan dengan setuntas-tuntasnya saya tidak bisa membayangkan kalau proses pemilu dan perhitungan hasil pemilu terjadi dan hacker masih menanamkan malware dan masih bisa mengendalikan situs maka hasil perhitungan proses pemilu itu bisa dipengaruhi oleh hacker dan itu bisa mengganggu kredibilitas hasil kerja kpu dan pemilu,” tegasnya.
Lebih lanjut Sukamta menyebutkan bahwa jangan sampai kecurigaan masyarakat terhadap kredibilitas hasil pemilu menggangu legitimasi pemerintahan.
“Tentu kita tidak ingin hal ini terjadi di dalam proses pemilu yang sangat kita nanti-nantikan, kita tidak ingin kredibilitasnya terganggu dan hanya menjadi rumor selama lima tahun ke depan,” ungkap Sukamta.
Terakhir, Sukamta mendorong agar DPR RI memberikan support agar KPU dapat membenahi sistem IT-nya agar terbebas dari malware dan aman dari ancaman hacker.
“Maka mohon pimpinan agar KPU bisa diberikan support dan dorongan agar membenahi sistem IT-nya, sehingga kalau perlu membuat sistem baru yang bebas dari malware dan tidak bisa ditembus lagi oleh hacker, ini sudah masuk masa proses kampanye situasinya sangat penting dan mendesak untuk terselenggaranya pemilu yang legitimate, agar hasilnya dirasakan dan disepakati dengan bersama seluruh komponen bangsa,” tutupnya.
