Menu

Mode Gelap
 

News · 6 Apr 2021 14:41 WITA ·

Legislator Sarankan Institusi Pengusul Penyaluran BPUM Minimal 5 Lembaga


 Legislator Sarankan Institusi Pengusul Penyaluran BPUM Minimal 5 Lembaga Perbesar

ERANTB.COM–Jakarta- Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyarankan agar peraturan tentang penyaluran Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dikembalikan lagi seperti aturan awalnya, yakni ada 5 lembaga pengusul untuk penyaluran BPUM. Alasannya adalah agar terjadi ekosistem yang baik yang saling kontrol dalam implementasi program sehingga tujuan utama dari program yang diluncurkan dapat tercapai sesuai harapan.

“Pada dasarnya saya sangat mendukung BPUM ini untuk terus dilanjutkan. Namun yang sudah terjadi tentu ada monitoring evaluasi nya dari Kementerian Koperasi dan UKM. Pada masa berikutnya, bagaimana Kementerian Koperasi dan UKM memastikan jika penyaluran BPUM 2021 ini bisa tepat dan akurat kepada masyarakat yang berhak menerima,” ucap Nevi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/4/2021). dikutip dari media DPR RI

Nevi sangat menekankan pada evaluasi program BPUM untuk 1 juta pelaku usaha kecil dan mikro senilai Rp2,4 triliun yang telah diluncurkan pertama kali pada 24 Agustus 2020 lalu. Dari evaluasi ini, munculnya kendala di lapangan masih banyak terjadi, sehingga kedepannya, mesti ada perbaikan yang signifikan demi efisiensi dan efektifitas dana negara membantu masyarakat.

Pada tahun 2021 ini, lanjut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini, ada penambahan anggaran Rp11,76 triliun dengan besaran bantuan langsung Rp1,2 juta. BPUM ini ditargetkan untuk 9,8 juta penerima pelaku usaha mikro yang belum menerima pada 2020.

“Saya mendukung bahwa calon penerima BPUM tahun 2021 diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi, usaha mikro keci dan menengah kabupaten/kota ,Sedangkan penyalurannya melalui Bank BUMN, Bank BUMD dan Kantor Pos yang ditentukan Kuasa Pengguna Anggaran. Yang penting Kemenkop terus melakukan evaluasi dan pengawasan agar program ini berjalan dengan lancar,” ucapnya.

Legislator asal Sumatera Barat II ini mengingatkan, tantangan dalam penyaluran BPUM untuk pelaku UMKM adalah perkara data, sehingga perlunya integrasi data UMKM agar bisa mempermudah penyaluran bantuan serta pemberdayaan di masa yang akan datang. Basis Data UMKM merupakan salah satu amanat dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga terintegrasinya data yang dibutuhkan bisa membuat eksekusi berbagai program pemerintah terkait UMKM agar lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran.

“Kami dari Fraksi PKS mengusulkan penyaluran BPUM ini dikelola Kemenkop saja dengan Institusi Pengusul Penyaluran BPUM lebih dari satu lembaga. Dengan banyak lembaga akan memperluas aspek transparansi, sehingga meminimalisir penyelewengan. Kami berharap BPUM ini terus ada dan semakin membantu masyarakat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah meningkat taraf hidup dan kehidupannya,” tutup Nevi. (dep/sf)

Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Pemprov NTB  Targetkan 24 Ribu ASN, Dalam Gelar Pekan Literasi Digital Sektor Pemerintahan

24 April 2024 - 02:49 WITA

Pj Gubernur NTB Tutup Gelegar Pesona Khazanah Ramadhan di Islamic Center

5 April 2024 - 16:08 WITA

MIM Foundation Berbagi Kebahagiaan dengan 500 Anak Yatim dalam Program Begibung Bersama Yatim, Dihadiri Walikota Mataram

1 April 2024 - 05:59 WITA

MUSDA V KAMMI, Rahmad Terpilih Jadi Ketua Umum PD KAMMI Sumbawa

18 Maret 2024 - 06:28 WITA

Menjelang Ramadhan, MIM Foundation Mendistribusikan 3800 Dus Air Mineral untuk Masjid di Nusa Tenggara Barat yang didukung oleh Bank Dinar

8 Maret 2024 - 10:37 WITA

PD KAMMI BIMA Mendesak Presiden Untuk Bersikap Netral Dalam Pilpres 2024 , Harus Menampilkan Sikap Negarawan

3 Februari 2024 - 21:06 WITA

Trending di News