Menu

Mode Gelap
 

News · 15 Feb 2021 05:51 WITA ·

SANKSI BERAT PENOLAK VAKSIN COVID-19


 SANKSI BERAT PENOLAK VAKSIN COVID-19 Perbesar


ERANTB.COM– Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 telah ditandatangani Presiden.

Jika dilihat sepintas bahwa terbitnya Peraturan Presiden ini merupakan kepanikan dari Pemerintah melihat wacana penolakan vaksin ditengah-tengah masyarakat.

Dalam pasal 13 A ayat (4) Perpes ini disebutkan bahwa sanksi diberikan kepada setiap orang yang tidak mau divaksin dengan cara : a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan: dan/atau c. denda.

Beberapa klausul diatas dianggap memberatkan masyarakat khususnya fakir miskin yang merupakan sasaran dari penerima jaminan sosial atau bantuan sosial tersebut.

Padahal fakir miskin merupakan salah satu kewajiban utama pemerintah sebagaiamana dalam Pasal 34 UUD 1945 disebutkan bahwa : (1) Fakir miskin dan anak -anak terlantar dipelihara oleh negara, (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
(4) Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pelaksanaan ayat (4) diatas telah diatur Pemerintah sebagaimana dalam UU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, begitupula diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Kedua Undang-Undang diatas merupakan amanah dari UUD 1945 yang merupakan Peraturan Tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentanhlg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, dinyatakan sebagai berikut : (1) Jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan terdiri atas : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik.Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat: c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi: dan e. Perayuran Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Kekuatan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari pemaparan diatas dijelaskan bahwa rakyat miskin yang biasa mendapatkan bantuan sosial dan jaminan sosial akan ditunda bahkan dihentikan pemberiannya hanya karena jika menolak vaksin yang mana sanksinya diatur hanya berdasarkan sebuah Peraturan Presiden.

Sementata Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang notabene kedudukannya lebih tinggi dari peraturan presiden yang nomor urut lima telah mengamanahkan bahwa fakir miskin merupakan kewajiban negara untuk menanganinya.

Apalagi Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin dan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial tersebut lex specialis kedudukannya dibanding Undang-Undang lainnya.

Dan lebih tegas lagi dijatakan bahwa kekuatan Peraturan Perundang-Undangan didasarkan atas hierarki/urutannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Presiden bisa dikesampingkan karena telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan diatasnya. Sehingga sanksi penundaan bahkan penghentian pemberian jaminan sosial dan bantuan sosial dengan alasan menolak vaksin dapat dikatakan tertolak.

Penulis : Lalu Ahmad Muhsin Mungguh, SH Sekertaris LBHI INTRA NTB

Editor : Muhammad Gazwan

Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Pemprov NTB  Targetkan 24 Ribu ASN, Dalam Gelar Pekan Literasi Digital Sektor Pemerintahan

24 April 2024 - 02:49 WITA

Pj Gubernur NTB Tutup Gelegar Pesona Khazanah Ramadhan di Islamic Center

5 April 2024 - 16:08 WITA

MIM Foundation Berbagi Kebahagiaan dengan 500 Anak Yatim dalam Program Begibung Bersama Yatim, Dihadiri Walikota Mataram

1 April 2024 - 05:59 WITA

MUSDA V KAMMI, Rahmad Terpilih Jadi Ketua Umum PD KAMMI Sumbawa

18 Maret 2024 - 06:28 WITA

Menjelang Ramadhan, MIM Foundation Mendistribusikan 3800 Dus Air Mineral untuk Masjid di Nusa Tenggara Barat yang didukung oleh Bank Dinar

8 Maret 2024 - 10:37 WITA

PD KAMMI BIMA Mendesak Presiden Untuk Bersikap Netral Dalam Pilpres 2024 , Harus Menampilkan Sikap Negarawan

3 Februari 2024 - 21:06 WITA

Trending di News