Mataram, ERANTB.COM–Penyelenggaraan turnamen biliar bertajuk Fun Match, yang direncanakan digelar pada 5–6 Juli 2025 di East Billiard, Kota Mataram, menuai polemik. Pihak penyelenggara mengaku keberatan dengan sejumlah persyaratan yang disebut berasal dari oknum pengurus Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Kota Mataram.
Gusti Vhysnu Punar, pemilik East Billiard sekaligus penyelenggara kegiatan, menyampaikan bahwa pihaknya mendapati permintaan berupa potongan lima persen dari total hadiah serta kewajiban menanggung honor lima wasit yang direkomendasikan oleh POBSI. Ia menyebut, beban tersebut dinilai memberatkan dan tidak sesuai dengan semangat pembinaan olahraga.
“Kami berharap turnamen ini menjadi ajang pencarian bibit atlet biliar. Tapi kenyataannya, malah diberi syarat-syarat yang justru menghambat,” ujar Vhysnu saat ditemui di Mataram, Rabu (18/6/25).
Menurutnya, ajang tersebut murni bersifat fun match dengan hadiah pembinaan sebesar Rp5 juta, dan ditujukan untuk pemula. Ia juga menyatakan belum menemukan regulasi resmi yang mewajibkan turnamen non-resmi mendapat izin dari POBSI, apalagi dengan konsekuensi potongan hadiah.
Panitia turnamen, Affifudin, menambahkan bahwa pihaknya telah mencoba meminta penjelasan resmi dari POBSI terkait dasar permintaan tersebut, namun hingga kini belum mendapat tanggapan.
“Kami tidak bermaksud menolak kerja sama, tapi harus jelas dasarnya. Apakah ini berdasarkan aturan organisasi atau kebijakan pribadi,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KONI NTB, Mori Hanafi, menyatakan akan menindaklanjuti keluhan tersebut apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam bentuk pungutan tanpa dasar.
“Kami akan melakukan pembinaan jika praktik seperti ini memang benar terjadi. Turnamen semestinya menjadi ruang pembinaan, bukan beban tambahan bagi penyelenggara,” kata Mori.
Meski demikian, Mori juga menekankan pentingnya prosedur dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga, terutama dalam penggunaan wasit bersertifikat agar hasil pertandingan dapat diakui secara resmi.
“Kalau ingin diakui, tentu harus mengikuti standar, termasuk soal lisensi wasit. Tapi kalau sekadar fun match, pendekatannya bisa lebih fleksibel,” tambahnya.
Terkait dugaan pungutan, Mori menegaskan bahwa POBSI tidak berhak meminta persentase hadiah maupun mengatur sewa meja tanpa dasar hukum atau aturan organisasi yang jelas.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak POBSI Kota Mataram maupun Pengurus Provinsi POBSI NTB terkait tudingan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan untuk menjaga keberimbangan informasi.
