BANDUNG, ERANTB.COM – Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengenai efisiensi anggaran pemerintah dengan mengurangi kerja sama dengan media pers memicu polemik di kalangan jurnalis dan organisasi media. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Dedi menilai bahwa belanja publikasi pemerintah kepada media dianggap tidak efisien dan menyarankan penggunaan media sosial sebagai alternatif penyampaian informasi.
Pernyataan tersebut sontak menuai kritik dari insan pers. Ketua Umum Media Independen Online (MIO) Indonesia, AYS Prayogie, menyebut pandangan tersebut mengabaikan peran strategis media pers dalam demokrasi.
“Media pers memiliki mekanisme verifikasi dan regulasi yang jelas sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Tidak bisa disamakan dengan media sosial yang rentan hoaks,” ujar Prayogie, yang juga Pemimpin Redaksi Hitvberita.com, Sabtu (29/6/2025).
Media Sosial Tak Bisa Gantikan Fungsi Jurnalistik
Menurut Prayogie, media sosial memang memberikan kecepatan dan kemudahan dalam menyebarkan informasi, tetapi bukan tanpa risiko. Ketiadaan proses verifikasi membuat media sosial rawan disusupi informasi palsu atau menyesatkan.
“Informasi keliru bisa berdampak besar, apalagi bila datang dari institusi resmi,” tambahnya.
Ia menilai, membandingkan media sosial dengan media pers hanya dari sisi efisiensi anggaran adalah pendekatan yang keliru. Justru, menurutnya, kedua kanal itu dapat digunakan secara komplementer.
Jaga Kualitas Informasi Publik
Dari segi kualitas, konten jurnalistik disusun melalui proses seleksi, penyuntingan, dan konfirmasi sumber, berbeda dengan konten media sosial yang bisa diproduksi siapa pun tanpa kontrol.
“Pemerintah tidak bisa hanya mengejar murah dan cepat. Kualitas dan kredibilitas informasi jauh lebih penting untuk menjaga kepercayaan publik,” tegas Prayogie.
Ia menekankan, jika pemerintah hanya mengandalkan media sosial, maka yang terjadi adalah narasi tunggal tanpa kontrol independen dari media profesional.
Efisiensi yang Tepat Guna
Prayogie menyarankan agar pemerintah tidak serta-merta memutus kerja sama dengan media pers atas nama efisiensi anggaran. Menurutnya, langkah itu justru dapat merusak sistem komunikasi publik yang sehat.
“Sinergi adalah kata kunci. Media sosial bisa dipakai untuk kecepatan, media pers untuk menjaga akurasi dan perspektif yang berimbang,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa penghematan yang tidak mempertimbangkan kualitas informasi bisa berdampak panjang terhadap kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat.
“Bukan soal boros atau tidak, tapi soal tepat guna. Informasi keliru justru bisa lebih mahal harganya dalam jangka panjang,” pungkasnya.
