ERANTB.COM-Dompu–Dalam rangka memperkuat komitmen pemerintah daerah terhadap pengelolaan pelabuhan yang efektif, Wakil Bupati Dompu, Syahruddin, SH, memimpin rapat koordinasi terkait kegiatan bongkar muat barang, khususnya jagung, di Pelabuhan Soro, Kecamatan Kempo. Rapat ini berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati pada Senin, 28 April 2025.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar pihak terkait, sekaligus mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh pengusaha, agen kapal, dan buruh/pekerja bongkar muat.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Dompu menegaskan bahwa pengelolaan pelabuhan harus memberikan rasa aman, tertib, berkeadilan, dan tidak merugikan pihak manapun.
“Tujuannya adalah supaya operasional pelabuhan berjalan dengan lancar. Kita harus berkolaborasi dan berkoordinasi dalam setiap aktivitas di pelabuhan, khususnya terkait bongkar muat jagung sebagai komoditas utama,” ujar Syahruddin.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan standar keselamatan kerja serta memastikan pelayanan pelabuhan kepada pengguna, seperti perusahaan pelayaran dan pengusaha, berjalan dengan baik dan efisien.
Setelah memberikan arahan, Wakil Bupati membuka sesi dialog untuk mendengarkan langsung tantangan dari perwakilan buruh bongkar muat, pengusaha, dan agen kapal.
Perwakilan buruh menyampaikan bahwa mereka menghadapi masalah perlindungan dan kesejahteraan kerja. Sementara itu, pengusaha dan agen kapal menyoroti persoalan kelancaran dan ketertiban dalam antrian bongkar muat.
Menanggapi hal tersebut, Wabup Syahruddin, yang akrab disapa “Dae Juddin”, menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menyelesaikan persoalan ini.
Setelah diskusi yang berlangsung alot, rapat menghasilkan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh para pihak terkait. Adapun butir-butir kesepakatan tersebut, yaitu:
Kesatu, untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan buruh/pekerja bongkar muat di Pelabuhan Soro, akan dibentuk serikat pekerja. Pembentukannya difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu, paling lambat satu minggu sejak kesepakatan ini dibuat.
Kedua, untuk menjamin kelancaran, ketertiban, dan keadilan antrian bongkar muat, disepakati bahwa setiap gudang hanya boleh mendatangkan maksimal tiga unit kapal. Selanjutnya, giliran diberikan kepada gudang lain. Pengaturan antrian ini akan dikoordinasikan oleh UPP Calabai bersama Koordinator Pelabuhan Soro.
Ketiga, guna mendukung kelancaran penyelenggaraan PBM (Perusahaan Bongkar Muat) dan ekspedisi, UPP Kelas III Pelabuhan Calabai akan menempatkan satu orang tenaga administrasi di Kantor Pelabuhan Soro.
Usai penandatanganan, Wakil Bupati kembali mengingatkan bahwa kesepakatan ini harus dijadikan acuan bersama untuk diwujudkan demi mendukung visi Dompu yang maju.
Kegiatan ini dihadiri pula oleh sejumlah pimpinan OPD terkait, di antaranya Asisten Pembangunan dan Perekonomian, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta perwakilan pengusaha, agen kapal, dan buruh bongkar muat.
