Lombok Tengah – Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem dan stunting di daerah.
Hal tersebut disampaikan saat mengawali Safari Ramadan melalui pertemuan bersama Pendamping Desa Berdaya di Aula Kantor Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (4/3/2026).
Dalam arahannya, Iqbal menyoroti kondisi NTB yang masih berada dalam daftar 12 provinsi termiskin di Indonesia. Menurutnya, salah satu penyebab lambatnya penurunan angka kemiskinan adalah ego sektoral dan kurangnya koordinasi antar pihak.
“Kenapa kemiskinan kita sulit turun? Karena kita sering jalan sendiri-sendiri atau lampak mesak-mesak. Tidak ada kolaborasi yang solid. Saya minta para pendamping desa merangkul kader Posyandu, PKH hingga Karang Taruna yang sudah bekerja di lapangan,” tegasnya.
Iqbal juga meminta para pendamping desa melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat dengan memahami kondisi warga secara detail, mulai dari rumah tangga ke rumah tangga.
Pendekatan tersebut bertujuan untuk memetakan akar persoalan yang dihadapi masyarakat, apakah berkaitan dengan kondisi rumah tidak layak huni, rendahnya tingkat pendidikan, atau masalah gizi yang berujung pada stunting.
Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa intervensi penanganan kemiskinan harus dilakukan melalui dua tahap. Pertama adalah perlindungan sosial untuk memastikan masyarakat memenuhi standar hidup layak, kemudian dilanjutkan dengan pemberdayaan ekonomi.
Ia menargetkan setiap keluarga miskin ekstrem di NTB minimal memiliki pendapatan sebesar Rp1.250.000 per bulan.
“Sekarang logikanya dibalik. Kita punya pasar besar lewat program Makan Bergizi Gratis. Kebutuhan telur kita saja masih impor 87 persen dari luar daerah. Ini peluang bagi masyarakat desa untuk berdaya secara ekonomi,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur juga meninjau langsung kondisi warga serta menyalurkan bantuan kepada anak stunting dan keluarga yang tergolong miskin ekstrem di Desa Barebali. Bantuan tersebut termasuk program rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui BAZNAS NTB.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Desa Barebali, Salbi, mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi wilayahnya dengan jumlah penduduk mencapai 15.519 jiwa.
Ia menyebutkan terdapat 84 kasus stunting dan 250 kepala keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, pihak desa juga mengusulkan pemekaran wilayah.
“Kami mengusulkan pemekaran menjadi tiga desa persiapan, yakni Barebali Timur, Barebali Barat dan Wira Surya. Berkasnya saat ini sedang diverifikasi di tingkat provinsi, dan kami berharap dukungan Bapak Gubernur agar prosesnya dapat dipermudah,” ujarnya.
