ERANTB.COM – Lombok Barat-Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar), Hj. Nurul Adha, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kegiatan ini dilaksanakan melalui platform Zoom Meeting dan diikuti dari Ruang Rapat Umar Maya, Kantor Bupati Lombok Barat, Kamis (8/5/2025).
Rakor tersebut membahas dua hal penting, yaitu percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota serta pembahasan Program Strategis Pemerintah Pusat Tahun 2025. Turut mendampingi Wabup dalam kegiatan tersebut antara lain Sekretaris Daerah (Sekda) Lobar H. Ilham, Asisten II dan III Setda, Kepala Bagian Perekonomian Setda Lobar, Kabid Litbang Bappeda, dan Kabid Anggaran BPKAD.
Wabup Hj. Nurul Adha yang akrab disapa Ummi Nurul Adha (UNA) menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, khususnya dalam menyukseskan program-program strategis nasional.
Salah satu program yang menjadi sorotan utama adalah Sekolah Rakyat, yang dirancang sebagai solusi untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem. Sekolah ini akan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga membentuk karakter dan kemandirian generasi muda.
“Tentu keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penyediaan lahan, bangunan serta kelengkapan dokumen lainnya,” ujar Ummi Nurul.
Program strategis berikutnya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini merupakan inisiatif pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
“Peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam menentukan titik lokasi pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang tepat, agar pelayanan bisa lebih optimal,” jelasnya.
Selanjutnya, program Koperasi Merah Putih di setiap desa juga menjadi pembahasan penting dalam Rakor. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara memutus rantai distribusi yang merugikan petani dan konsumen, sekaligus menciptakan pusat ekonomi desa yang mandiri dan berdaya saing.
“Ada tiga model pembentukan Koperasi Merah Putih ini, yaitu: membentuk koperasi baru, merevitalisasi koperasi yang sudah ada, serta membangun dan mengembangkan koperasi yang sudah berjalan,” terang Ummi Nurul.
Dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah, diharapkan ketiga program strategis ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang masih menghadapi tantangan pembangunan.
