ERANTB.COM- Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bersama Korem 162/Wira Bhakti terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat pembangunan fisik Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah NTB.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Gerai KDKMP yang digelar di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB, Jumat (30/1). Rapat ini menjadi forum strategis untuk membahas progres pembangunan, khususnya terkait penyelesaian administrasi lahan dan percepatan pembangunan gerai di kabupaten/kota se-NTB.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Moh. Faozal, menegaskan arahan Gubernur NTB agar program strategis nasional KDKMP dapat diselesaikan sesuai target, dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Provinsi berkomitmen mengawal proses pinjam pakai lahan agar dapat segera direalisasikan, sepanjang didukung kelengkapan administrasi dari pemerintah kabupaten dan kota,” ujar Faozal.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Wirawan Ahmad, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi, merumuskan solusi, serta menyepakati langkah tindak lanjut yang terukur dan dapat dimonitor secara berkelanjutan.
Program KDKMP membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI, serta seluruh pemangku kepentingan agar berjalan tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi desa,” katanya.
Dukungan penuh juga disampaikan Komandan Korem 162/Wira Bhakti, Brigjen TNI Moch. Sjasul Arief, S.Sos., sebagai wujud sinergi TNI dalam mendukung program pemerintah pusat di daerah.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data terkini, dari total target 1.166 titik desa/kelurahan di NTB, sebanyak 489 titik telah terdata pada Portal Agrinas, 310 titik sedang dalam tahap pembangunan, dan 179 titik masih belum dibangun.
Capaian ini menunjukkan progres yang cukup baik dan diharapkan terus meningkat melalui koordinasi intensif lintas sektor,” jelasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, seluruh pihak sepakat mempercepat penyelesaian administrasi lahan, memaksimalkan dukungan pemerintah daerah, serta memastikan distribusi perlengkapan gerai KDKMP yang dijadwalkan pada awal Februari 2026 dapat berjalan lancar.
Pemprov NTB optimistis, dengan komitmen dan kolaborasi bersama, Program KDKMP akan menjadi penggerak utama penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan desa di Nusa Tenggara Barat.
