ERANTB.COM – Mataram – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Selasa (20/5/2025). Dalam sambutannya, Wagub yang akrab disapa Umi Dinda itu menyampaikan harapan agar NTB semakin dikenal di kancah nasional dan internasional demi terwujudnya cita-cita “NTB Gemilang, Makmur, dan Mendunia.”
“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, kami mengucapkan selamat datang. Walaupun kunjungan ini cukup padat, kami merasa terhormat atas kehadiran DPD RI,” ujar Umi Dinda.
Ia menegaskan pentingnya memajukan NTB dengan menggali potensi sektor unggulan daerah, seperti pariwisata, pertanian, dan industri halal. Selain itu, Wagub mendorong adanya kerja sama dengan investor luar negeri untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
“NTB selalu terbuka dan siap menerima kunjungan serta dukungan dari DPD RI. Kami berharap, para anggota dapat ikut mengawal dan memperjuangkan pengembangan potensi unggulan yang dimiliki daerah kami,” tambahnya.
Mantan Bupati Bima dua periode itu juga mengungkapkan rasa bangganya atas kehadiran anggota DPD RI yang berasal dari NTB, seperti Mira Midadan, yang diharapkan menjadi penghubung aspirasi masyarakat NTB di tingkat nasional.
“Dengan adanya perwakilan dari NTB, seperti Mbak Mira, kami berharap aspirasi daerah dapat tersampaikan dan diperjuangkan. Tetaplah merindukan Nusa Tenggara Barat,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI, Gusti Farid Hasan Aman, menjelaskan tujuan kunjungan tersebut adalah untuk melihat langsung potensi-potensi strategis yang dimiliki NTB, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Kami ingin memastikan potensi yang dimiliki NTB bisa dikelola dengan optimal, sehingga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Gusti Farid.
Ia menegaskan bahwa menjadi tugas DPD RI untuk menyerap aspirasi daerah, mengawasi pelaksanaan otonomi daerah, dan memberikan masukan terhadap kebijakan nasional agar sejalan dengan kebutuhan pembangunan di daerah.
“Kami akan terus mengawal agar kebijakan nasional tidak melanggar hak-hak otonomi daerah, sekaligus memperkuat pembangunan di wilayah seperti NTB,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut para asisten dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda NTB.
