ERANTB.COM- Sumbawa Barat – Ketegangan memuncak di Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Warga setempat berencana melakukan aksi blokade jalan sebagai bentuk protes terhadap PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), yang dinilai mengabaikan keterlibatan tenaga kerja lokal dalam operasional tambang Batu Hijau.
Aksi ini merupakan puncak kekecewaan masyarakat atas dominasi tenaga kerja dari luar daerah yang dianggap semakin menggerus kesempatan kerja bagi warga lokal.
Blokade jalan direncanakan berlangsung di tiga titik strategis di sekitar kantor Camat Maluk. Warga menargetkan kendaraan milik perusahaan, terutama yang mengangkut karyawan non-lokal atau tidak mampu berkomunikasi dalam bahasa Sumbawa.
“Kami tidak akan beri toleransi. Karyawan yang bukan orang lokal, yang tidak bisa bahasa Sumbawa, tidak akan bisa lewat,” tegas Yuni Bourhany, koordinator aksi sekaligus aktivis Sumbawa Barat.
Menurut Yuni, ketimpangan dalam rekrutmen ini berpotensi menimbulkan dampak serius bagi keberlangsungan perusahaan, baik dari sisi reputasi, operasional, hingga aspek finansial.
“Jika pekerja lokal terus-menerus dikesampingkan, reputasi PT AMNT akan jatuh. Saham bisa menurun, dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan. Termasuk soal relaksasi yang kini sedang diajukan perusahaan ke pemerintah pusat,” tambahnya.
Peringatan Keras dari Warga
Yuni merinci sejumlah dampak lanjutan yang mungkin terjadi akibat konflik ini, antara lain:
Penurunan nilai saham dan kepercayaan investor
Konflik sosial berkepanjangan di wilayah tambang
Gangguan terhadap distribusi logistik dan operasional tambang
Meningkatnya intervensi pemerintah daerah dan pusat
Sorotan tajam terhadap aspek sosial dan lingkungan hidup
Selain persoalan ketenagakerjaan, masyarakat juga menyuarakan keresahan terhadap dampak lingkungan dari aktivitas tambang. Mereka menyoroti kerusakan alam, pencemaran air, dan pergeseran sosial yang dianggap tidak sebanding dengan manfaat ekonomi yang diterima warga lokal.“
Kami merasa terbuang di tanah sendiri. Alam kami rusak, air kami tercemar, tapi kami tidak pernah dilibatkan dalam keputusan penting. Kami sudah cukup sabar,” ujarnya.
Desakan Terhadap Pemerintah Daerah
Warga mendesak pemerintah daerah agar tidak bersikap pasif dalam merespons tuntutan masyarakat. Mereka meminta perlindungan nyata terhadap hak-hak pekerja lokal dan menolak anggapan bahwa warga Maluk tidak memiliki kompetensi.
Aksi blokade ini, menurut Yuni, akan dilakukan secara damai namun dengan pesan tegas kepada PT AMNT dan pemerintah pusat.
> “Kalau AMNT tetap abai, jangan harap masyarakat akan mendukung relaksasi. Bahkan publik bisa mendorong agar izin relaksasi ditolak. Blokade ini adalah bentuk perlawanan damai, tapi pesannya sangat jelas: kami menuntut keadilan,” tutupnya.
