Menu

Mode Gelap

News · 15 Sep 2025 18:19 WITA ·

MAKI NTB Beberkan Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Peraga Sekolah SMK


 filter: 153; fileterIntensity: 1.0; filterMask: 0; captureOrientation: 90;
brp_mask:0;
brp_del_th:null;
brp_del_sen:null;
delta:null;
module: photo;hw-remosaic: false;touch: (0.5712963, 0.73680556);sceneMode: 32768;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;albedo:  ;confidence:  ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 44; Perbesar

filter: 153; fileterIntensity: 1.0; filterMask: 0; captureOrientation: 90; brp_mask:0; brp_del_th:null; brp_del_sen:null; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (0.5712963, 0.73680556);sceneMode: 32768;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 44;

 

Mataram, ERANTB.COM – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah (Koorwil) Provinsi NTB mengungkap dugaan mega korupsi dalam proyek pengadaan alat peraga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di lingkungan Dinas Pendidikan NTB. Proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).

Konferensi pers digelar pada Senin, 15 September 2025, di Resto Piring Kosong, Lombok Barat, dengan menghadirkan rekan-rekan media.

Ketua MAKI NTB, Heru Satriyo, S.Ip, menyebut pihaknya menemukan indikasi kuat adanya praktik korupsi besar-besaran. Hasil penelusuran Tim Litbang dan Investigasi MAKI mengungkap gratifikasi,  hingga keterlibatan jaringan mafia proyek.

“Kami menemukan data yang menguatkan dugaan adanya praktik korupsi besar-besaran dalam proyek pengadaan Alat Peraga SMK yang menggunakan anggaran DAK 2025. Tiga oknum berinisial U, F, dan M terindikasi berperan dalam mengatur proyek ini, meski mereka bukan pejabat dinas, melainkan orang-orang yang dekat dengan lingkar kekuasaan,” ungkap Heru.

Heru menegaskan, selain merugikan negara, praktik ini juga mengancam mutu pendidikan vokasi. “Dana pendidikan itu amanah rakyat. Jika dipakai untuk memperkaya segelintir pihak, maka yang dikorbankan adalah masa depan lulusan SMK kita,” ucapnya.

Menurutnya, sejak awal sosialisasi program di tingkat nasional, ketiga oknum itu sudah bergerak menemui pabrikan dan supplier di Jakarta, Yogyakarta, hingga Surabaya. Mereka diduga mengatur distribusi proyek sekaligus meminta cashback.

Heru menegaskan, meski ada dugaan praktik kotor, Kabid SMK maupun Kadis Dikbud NTB tidak terlihat terlibat langsung. Karena itu, MAKI mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum segera turun tangan agar dana pendidikan tidak kembali dikorupsi.

“Kasus ini menyangkut anggaran pendidikan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas SMK.

Kami akan segera melaporkan temuan ini ke Kejaksaan Tinggi NTB, Pasca laporan kami kami akan rencana menggelar aksi demo di Kantor dinas Dikbud dan kantor  Gubernur NTB,” tegasnya.

11 SMK di NTB Terima DAK Rp39,265 Miliar

Tahun 2025, sebanyak 11 SMK  Penerima manfaat Alat Peragadn  30 kejuruan  SMKN di NTB, menerima alokasi DAK bidang pendidikan dengan total anggaran Rp39,265 miliar. Dana itu digunakan untuk pengadaan sarana praktik berbagai kompetensi keahlian, mulai dari bisnis digital, rekayasa perangkat lunak, agribisnis, teknik kendaraan, hingga pariwisata.

Beberapa penerima di antaranya:

SMKN 2 Mataram (bisnis digital)

SMKP Negeri PP Mataram (peralatan TIK)

SMKN 1 Kuripan (Teknik Konstruksi & Perumahan)

SMKN 1 Kopang (Desain Komunikasi Visual)

SMKN 1 Praya Barat (DKV & TIK)

SMKN 1 Selong (Teknik Kendaraan Ringan, Konstruksi, Teknik Perawatan Gedung)

SMKN 2 Selong (Usaha Layanan Wisata, Perhotelan, Desain Busana)

SMKN 2 Kuripan (Teknik Kendaraan, Permesinan, Audio Video)

SMKN 2 Dompu (Geologi Pertambangan)

SMKN 4 Kota Bima (Teknologi Informasi)

SMKS Darul Quran (Rekayasa Perangkat Lunak)

Program ini diharapkan memperkuat pendidikan vokasi agar lulusan SMK lebih siap menghadapi dunia kerja maupun berwirausaha.

 

Klarifikasi Dinas Pendidikan NTB

Menanggapi isu tersebut, Kabid SMK Dinas Dikbud NTB menyatakan penyusunan kebutuhan alat peraga tetap dilakukan oleh sekolah bersama tim sesuai juknis.

“Sekolah yang menyusun kebutuhan, dipresentasikan lalu diserahkan ke PPK untuk dibelikan lewat e-purchasing. Selama proses, PPK selalu berkomunikasi dengan sekolah jika ada kendala,” ujarnya.

Artikel ini telah dibaca 41 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Kammi Lombok Barat Sukses Gelar Lobar Future Leader jadi langkah awal Ekspansi Kaderisasi dan Gerakan pemuda

21 September 2026 - 09:58 WITA

KAMMI Lombok Barat Sukses Gelar Lobar Future Leader 1 2026, Jadi Langkah Awal Ekspansi Kaderisasi dan Gerakan Pemuda

21 September 2026 - 09:40 WITA

Pemprov NTB Perkuat Kepastian Hukum Demi Tingkatkan Kepercayaan Investor

19 September 2026 - 22:13 WITA

NTB Raih Tiga Apresiasi Kemendagri, Program Perumahan, Pendidikan, dan Lingkungan Disorot

19 September 2026 - 06:33 WITA

Raperda Perubahan APBD NTB 2026 Disetujui, Pemprov Fokus Amankan Pelayanan Publik dan Bencana Kekeringan

19 September 2026 - 06:03 WITA

Kurang dari 24 Jam, Polisi Ringkus Opek Terduga Pencuri iPhone Mahasiswi di RS Kota Mataram

17 September 2026 - 20:13 WITA

Trending di News