Menu

Mode Gelap

News · 15 Sep 2025 18:19 WITA ·

MAKI NTB Beberkan Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Peraga Sekolah SMK


 filter: 153; fileterIntensity: 1.0; filterMask: 0; captureOrientation: 90;
brp_mask:0;
brp_del_th:null;
brp_del_sen:null;
delta:null;
module: photo;hw-remosaic: false;touch: (0.5712963, 0.73680556);sceneMode: 32768;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;albedo:  ;confidence:  ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 44; Perbesar

filter: 153; fileterIntensity: 1.0; filterMask: 0; captureOrientation: 90; brp_mask:0; brp_del_th:null; brp_del_sen:null; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (0.5712963, 0.73680556);sceneMode: 32768;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 44;

 

Mataram, ERANTB.COM – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah (Koorwil) Provinsi NTB mengungkap dugaan mega korupsi dalam proyek pengadaan alat peraga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di lingkungan Dinas Pendidikan NTB. Proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).

Konferensi pers digelar pada Senin, 15 September 2025, di Resto Piring Kosong, Lombok Barat, dengan menghadirkan rekan-rekan media.

Ketua MAKI NTB, Heru Satriyo, S.Ip, menyebut pihaknya menemukan indikasi kuat adanya praktik korupsi besar-besaran. Hasil penelusuran Tim Litbang dan Investigasi MAKI mengungkap gratifikasi,  hingga keterlibatan jaringan mafia proyek.

“Kami menemukan data yang menguatkan dugaan adanya praktik korupsi besar-besaran dalam proyek pengadaan Alat Peraga SMK yang menggunakan anggaran DAK 2025. Tiga oknum berinisial U, F, dan M terindikasi berperan dalam mengatur proyek ini, meski mereka bukan pejabat dinas, melainkan orang-orang yang dekat dengan lingkar kekuasaan,” ungkap Heru.

Heru menegaskan, selain merugikan negara, praktik ini juga mengancam mutu pendidikan vokasi. “Dana pendidikan itu amanah rakyat. Jika dipakai untuk memperkaya segelintir pihak, maka yang dikorbankan adalah masa depan lulusan SMK kita,” ucapnya.

Menurutnya, sejak awal sosialisasi program di tingkat nasional, ketiga oknum itu sudah bergerak menemui pabrikan dan supplier di Jakarta, Yogyakarta, hingga Surabaya. Mereka diduga mengatur distribusi proyek sekaligus meminta cashback.

Heru menegaskan, meski ada dugaan praktik kotor, Kabid SMK maupun Kadis Dikbud NTB tidak terlihat terlibat langsung. Karena itu, MAKI mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum segera turun tangan agar dana pendidikan tidak kembali dikorupsi.

“Kasus ini menyangkut anggaran pendidikan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas SMK.

Kami akan segera melaporkan temuan ini ke Kejaksaan Tinggi NTB, Pasca laporan kami kami akan rencana menggelar aksi demo di Kantor dinas Dikbud dan kantor  Gubernur NTB,” tegasnya.

11 SMK di NTB Terima DAK Rp39,265 Miliar

Tahun 2025, sebanyak 11 SMK  Penerima manfaat Alat Peragadn  30 kejuruan  SMKN di NTB, menerima alokasi DAK bidang pendidikan dengan total anggaran Rp39,265 miliar. Dana itu digunakan untuk pengadaan sarana praktik berbagai kompetensi keahlian, mulai dari bisnis digital, rekayasa perangkat lunak, agribisnis, teknik kendaraan, hingga pariwisata.

Beberapa penerima di antaranya:

SMKN 2 Mataram (bisnis digital)

SMKP Negeri PP Mataram (peralatan TIK)

SMKN 1 Kuripan (Teknik Konstruksi & Perumahan)

SMKN 1 Kopang (Desain Komunikasi Visual)

SMKN 1 Praya Barat (DKV & TIK)

SMKN 1 Selong (Teknik Kendaraan Ringan, Konstruksi, Teknik Perawatan Gedung)

SMKN 2 Selong (Usaha Layanan Wisata, Perhotelan, Desain Busana)

SMKN 2 Kuripan (Teknik Kendaraan, Permesinan, Audio Video)

SMKN 2 Dompu (Geologi Pertambangan)

SMKN 4 Kota Bima (Teknologi Informasi)

SMKS Darul Quran (Rekayasa Perangkat Lunak)

Program ini diharapkan memperkuat pendidikan vokasi agar lulusan SMK lebih siap menghadapi dunia kerja maupun berwirausaha.

 

Klarifikasi Dinas Pendidikan NTB

Menanggapi isu tersebut, Kabid SMK Dinas Dikbud NTB menyatakan penyusunan kebutuhan alat peraga tetap dilakukan oleh sekolah bersama tim sesuai juknis.

“Sekolah yang menyusun kebutuhan, dipresentasikan lalu diserahkan ke PPK untuk dibelikan lewat e-purchasing. Selama proses, PPK selalu berkomunikasi dengan sekolah jika ada kendala,” ujarnya.

Artikel ini telah dibaca 33 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Tuntaskan Penyisihan, Final MTQ XXXI NTB Jadi Panggung Ukhuwah dan Integritas

14 Juni 2026 - 11:20 WITA

Pemprov NTB Gencarkan Gerakan Pangan Murah di Wilayah Miskin Ekstrem

6 Juni 2026 - 04:47 WITA

Polsek Woja Gerak Cepat Tangani Temuan Jenazah Perempuan di Desa Madaprama

4 Juni 2026 - 19:36 WITA

Bupati Sumbawa Sambut Kunker Kapolda NTB, Perkuat Sinergi untuk Stabilitas Daerah dan Pelayanan Masyarakat

4 Juni 2026 - 19:02 WITA

Sekjen PPS Feryal Sayangkan DPRD KSB Diam Saat Rakyat Berjuang, Puji Ketua DPRD Dompu Turun ke Jalan

4 Juni 2026 - 12:01 WITA

Kericuhan Poto Tano Jadi Alarm, EW LMND NTB Desak Pemerintah Segera Beri Kepastian PPS

4 Juni 2026 - 05:54 WITA

Trending di News