ERANTB.COM – Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pemerataan serta peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah NTB.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Iqbal saat membuka Rapat Koordinasi Pendidikan bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan para kepala daerah se-NTB di Mataram, Senin (21/10/2025).
“Bagi kami di NTB, pendidikan bukan hanya soal bangunan sekolah, tetapi bagaimana setiap anak bisa merasakan kualitas pembelajaran yang setara. Karena itu, arah kebijakan pendidikan di daerah harus benar-benar sejalan dengan kebijakan nasional,” ujar Gubernur Iqbal.
Dalam pemaparannya, Miq Iqbal sapaan akrab Gubernur NTB mengungkapkan sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi dunia pendidikan di daerahnya. Di antaranya, tingginya angka putus sekolah, kerusakan ribuan ruang kelas, serta ketimpangan distribusi guru dan minimnya fasilitas digital sekolah.
Ia memaparkan, jumlah SMA/SMK di NTB saat ini mencapai 801 sekolah, dengan lebih dari 19 ribu guru dan 200 ribu siswa. Namun, terdapat lebih dari 4.000 ruang kelas rusak, serta kebutuhan pembangunan 72 ruang kelas baru untuk memenuhi standar layanan pendidikan.
“Kami berharap sinergi ini melahirkan kebijakan yang konkret, terutama dalam digitalisasi sekolah dan peningkatan fasilitas belajar, agar anak-anak NTB bisa belajar dengan aman dan bermutu,” tandasnya.
Menanggapi hal itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Dr. Abdul Mu’ti mengapresiasi langkah strategis Pemprov NTB dalam memperkuat sistem pendidikan daerah. Ia menilai, sinergi pusat dan daerah merupakan kunci mewujudkan pemerataan pendidikan yang berbasis data akurat.
“Masalah utama bukan hanya pada anggaran, tetapi juga pada keakuratan data kualitas pendidikan. Banyak hal di Dapodik tidak sesuai kondisi lapangan sehingga bantuan sering tidak tepat sasaran. Karena itu, kami mendorong pemerintah daerah melakukan verifikasi data,” jelasnya.
Abdul Mu’ti menambahkan, Kemendikdasmen kini tengah memperluas program revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran di seluruh Indonesia, termasuk di NTB. Ribuan perangkat pembelajaran digital Interactive Flat Panel (IFP) telah disalurkan, dan program tersebut akan diperluas tahun depan dengan dukungan peningkatan kapasitas guru.
Pemerintah juga menargetkan 150.000 guru menerima beasiswa pendidikan S1/D4, serta 93 persen guru tersertifikasi pada tahun 2026.
“Pendidikan bukan sekadar membangun gedung, tetapi membangun jiwa pendidik. Kami ingin memastikan kesejahteraan dan kapasitas guru menjadi bagian utama dalam transformasi pendidikan nasional,” tegasnya.
Rakor tersebut menjadi langkah konkret kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemerataan akses, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, serta memodernisasi sarana pendidikan di NTB.
