ERANTB.COM– Mataram – Seiring dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang baru, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) NTB menyampaikan catatan penting terkait berbagai permasalahan krusial yang harus segera menjadi perhatian pemerintah daerah. Mulai dari pendidikan, lingkungan, tambang ilegal, hingga kasus korupsi, semua menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan demi kemajuan NTB ke depan, Kamis 20/2/2025.
Pertama, aktivitas tambang ilegal di Nusa Tenggara Barat masih menjadi ancaman serius, terutama di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Sekotong, Lombok Barat. Di Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, tambang liar yang sempat ditutup kini diduga kembali beroperasi dengan modus baru. Dampaknya semakin mengkhawatirkan, terutama terhadap kawasan konservasi Danau Lebo yang menjadi sumber kehidupan bagi ribuan warga.
Ketua Umum KAMMI NTB, Irwan, menegaskan bahwa Pemprov NTB harus mengambil langkah tegas terhadap aktivitas pertambangan ilegal ini. “Kami meminta Pemprov NTB dan DPRD NTB untuk tidak tinggal diam. Tambang ilegal ini telah merusak lingkungan dan mengancam masa depan masyarakat,” ujar Irwan saat ditemui dimataram (20/2).
Hal serupa terjadi di Sekotong, Lombok Barat. Aktivitas pertambangan ilegal di sana masih berlangsung, mencemari sumber air dan merusak ekosistem. Penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida menjadi ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat sekitar.
Selanjutnya, pendidikan di NTB masih menghadapi tantangan besar. Tingginya angka putus sekolah, rendahnya kualitas pendidikan, dan kurangnya fasilitas pendidikan menjadi permasalahan utama. Data menunjukkan bahwa di Kabupaten Sumbawa Barat, 11,78% warga tidak berijazah SD, dan 25,52% hanya tamat SD atau sederajat.
Rapor pendidikan NTB juga menunjukkan dominasi warna oranye dan merah, yang menandakan banyak permasalahan serius yang belum terselesaikan. Kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta dugaan pungutan liar dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi sorotan. KPK bahkan menyebut pengelolaan DAK Dikbud NTB sudah terbatas dan dikorosi.
Sementara Yudis Sapaan akrabnya menyatakan “Kita tidak bisa membiarkan generasi NTB kehilangan masa depan mereka hanya karena kesalahan dalam tata kelola pendidikan. Pemprov NTB harus segera membenahi sistem pendidikan secara menyeluruh,” ujar Yudis, Kabid Kebijakan Publik KAMMI NTB (20/2).
Kemudian, yang ketiga tentang kerusakan lingkungan di NTB kian mengkhawatirkan. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali dan perambahan hutan ilegal telah menyebabkan 67% kawasan hutan di NTB mengalami kerusakan. Dampaknya terlihat nyata dalam bentuk banjir yang semakin sering terjadi, terutama di Pulau Sumbawa, serta abrasi yang mengancam pesisir dan pulau-pulau kecil.
Selain itu, persoalan sampah juga belum tertangani dengan baik. Sungai-sungai di NTB kini tercemar mikroplastik, dan sistem pengelolaan sampah yang buruk membuat sampah meluber ke aliran sungai, memperparah dampak lingkungan.
“Kerusakan lingkungan bukan hanya tentang bencana hari ini, tetapi ancaman bagi generasi mendatang. Jika tidak ada langkah konkret, NTB akan terus menghadapi bencana yang lebih parah,” tegas Yudis.
Dan yang terakhir, kasus korupsi di NTB kembali mencuat dengan ditetapkannya mantan Sekretaris Daerah NTB, Rosiady Sayuti, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan NTB Convention Center (NCC). Kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp 15,2 miliar.
“Kita butuh pemimpin yang bersih dan berani memberantas korupsi, bukan sekadar janji. Kasus ini harus menjadi pengingat bagi Pemprov NTB yang baru untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran,” ujar Yudis.
KAMMI NTB berharap Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dapat membawa perubahan nyata bagi NTB. Persoalan tambang ilegal, pendidikan, lingkungan, dan korupsi bukanlah hal sepele yang bisa diabaikan.
“Kami ingin melihat langkah konkret, bukan hanya pernyataan tanpa aksi. Masyarakat NTB menunggu perubahan dan keadilan,” pungkas Irwan.
Dengan situasi yang semakin mendesak, KAMMI NTB akan terus mengawal kebijakan Pemprov NTB demi terwujudnya pembangunan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat NTB,”tutupnya.
