ERANTB.COM– Mataram – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah NTB dengan tegas menolak wacana Gubernur NTB untuk merevitalisasi gedung DPRD Provinsi yang direncanakan 2026-2027 mendatang. Usulan ini tidak hanya mencederai akal sehat publik, tetapi juga menunjukkan betapa jauhnya pemimpin kita hari ini dari denyut nadi persoalan riil yang dihadapi rakyat NTB.
“Kami menilai usulan revitalisasi gedung DPRD ini tidak terlalu penting dan mendesak untuk saat ini. Mengingat NTB masih bergelut dengan kemiskinan ekstrem, pengangguran, krisis air bersih, dan keterbatasan layanan kesehatan di banyak wilayah. Renovasi gedung yang megah untuk kenyamanan segelintir orang di kursi kekuasaan ini bukan hanya keliru, tapi keterlebihan.” ungkap Irwan Ketum KAMMI NTB (14/4).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB. Angka kemiskinan NTB per Maret 2024 masih mencapai 12,17%, tertinggi ke-6 secara nasional. NTB juga mencatat angka stunting sebesar 26,6% pada tahun 2023, jauh dari target nasional 14%. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) NTB mencapai 3,55%, dengan ribuan lulusan muda yang menganggur setiap tahunnya. Krisis air bersih dan sanitasi masih menjadi isu menahun, terutama di wilayah Lombok Timur, Dompu, dan Bima bagian selatan. Infrastruktur sekolah dan puskesmas di daerah terpencil juga masih memprihatinkan.
Dalam situasi seperti ini, gagasan untuk menyedot anggaran rakyat demi revitalisasi gedung legislatif sangat tidak tepat. Padahal pemrov juga baru saja merenovasi gedung Gubernur pada tahun 2024 kemarin.
“Kita ini sedang bicara tentang anak-anak yang harus sekolah di ruang kelas yang bocor, pasien yang antre di puskesmas dengan tenaga medis terbatas, dan petani kita yang gagal menikmati hasil pertanian karena ketidak jelasan harga beli yang mereka terima. Lalu tiba-tiba pemerintah bicara soal merevitalisasi gedung? Ini jelas proposal elitis, bukan aspirasi rakyat!” tambah Irwan.
KAMMI NTB mendesak agar pemerintah provinsi segera mencabut wacana ini dan mengalihkan seluruh perhatiannya untuk pemenuhan hak dasar rakyat, pembangunan sektor produktif, dan program-program nyata untuk mengatasi ketimpangan.
Sementara itu, Yudis selaku Kabid Kebijakan Publik KAMMI NTB juga melontarkan kritik tajam terhadap wacana tersebut.
“Ini bukan hanya soal kebijakan yang salah arah, tapi soal moralitas kepemimpinan. Rakyat kita sedang berjuang hidup dari hari ke hari, dan para pemimpinnya malah berpikir bagaimana mempercantik ruang sidang. Ini bukan pembangunan, ini pelecehan terhadap nalar publik.” ujarnya (14/4).
Ia juga menyoroti tentang gedung mewah tidak akan menyelesaikan kemiskinan. Yang dibutuhkan rakyat hari ini adalah kepemimpinan yang sadar skala prioritas, bukan sekadar pencitraan lewat proyek mercusuar.
“Kalau hari ini pemerintah merasa lebih penting mempercantik gedung daripada mengangkat derajat hidup rakyat, maka kami pastikan KAMMI akan menjadi kekuatan yang berdiri di barisan perlawanan,” tutup Yudis Presma Unram
