Erantb.com – Lombok Timur — Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) I pada 13–14 Desember bertempat di BPKBM NTB Cabang Lombok Timur. Kegiatan ini menjadi forum konsolidasi penting bagi KAMMI se-NTB dalam merespons dinamika dan persoalan strategis daerah.
Rapimwil I tersebut dihadiri oleh seluruh pimpinan daerah KAMMI dari berbagai kabupaten/kota, di antaranya PD KAMMI Bima, PD KAMMI Dompu, PD KAMMI Sumbawa, PD KAMMI Mataram dan PK KAMMI Komisariat Persiapan Lombok Tengah. Kehadiran seluruh unsur pimpinan daerah menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat soliditas organisasi dan menyatukan arah gerak KAMMI di Nusa Tenggara Barat.
Dalam Rapimwil I ini, KAMMI NTB menetapkan sejumlah isu strategis yang akan dikawal secara serius ke depan. Isu tersebut meliputi pengelolaan dan kerusakan lingkungan hidup, bencana alam, krisis air, perlambatan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, ketimpangan pembangunan, kemiskinan, serta persoalan stunting yang masih menjadi tantangan di NTB.
Selain itu, Rapimwil I juga menaruh perhatian pada pengelolaan tambang rakyat di NTB yang dinilai masih menyisakan persoalan serius, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga lemahnya tata kelola dan pengawasan. Tambang rakyat mesti menjadi jalan menuju kesejahteraan bagi masyarakat. KAMMI NTB juga menegaskan pentingnya pengawalan isu perempuan, seperti pernikahan dini dan kekerasan seksual, serta penguatan peran kader melalui pengkaryaan KAMMI di kampus-kampus se-NTB.
Ketua Umum PW KAMMI NTB, Irwan, menegaskan bahwa Rapimwil I bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum untuk menajamkan keberpihakan KAMMI terhadap kepentingan masyarakat.
“KAMMI NTB harus hadir sebagai kekuatan moral dan intelektual yang konsisten mengawal isu-isu strategis daerah, khususnya yang menyangkut lingkungan, ekonomi rakyat, dan keadilan sosial,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Rapimwil I KAMMI NTB menetapkan sejumlah gerakan strategis, di antaranya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pada setiap isu strategis dengan melibatkan bidang terkait di tingkat PW dan PD, penguatan gerakan ‘KAMMI se-NTB untuk Desa Berdaya’, serta pelaksanaan Gerakan NTB Hijau, Asri, dan Aman.
Irwan menambahkan bahwa hasil Rapimwil I ini akan segera diturunkan dalam bentuk aksi nyata di masing-masing daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa keputusan Rapimwil tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam gerakan yang berdampak langsung bagi masyarakat NTB,” tutup Irwan.
