ERANTB.COM-Lombok Barat-Gelombang penolakan terhadap kebijakan pemecatan ribuan tenaga honorer di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) semakin meluas. Setelah berbagai organisasi masyarakat menyuarakan keberatan, kini LSM KASTA NTB bersama ribuan tenaga honorer bersiap menggelar aksi besar-besaran di Kantor Bupati Lombok Barat, Gerung, Jumat (31/10/2025).
Seruan aksi bertajuk “Giri Menang Memanggil” pertama kali digaungkan oleh aktivis KASTA NTB, Abdul Hafidz Kamarudin, melalui media sosial. Dalam unggahannya, ia mengajak seluruh elemen masyarakat — mulai dari buruh, perempuan, mahasiswa, hingga tenaga honorer — untuk bersama-sama memperjuangkan nasib mereka yang diberhentikan tanpa proses evaluasi yang jelas.
Sebanyak 1.600 tenaga honorer dipaksa dipecat oleh Bupati Lobar tanpa dasar yang kuat dan tidak sesuai semangat konstitusi. Kami mengundang semua elemen masyarakat untuk kepung kantor Bupati Lobar,” tulis Hafidz.
Aksi ini dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WITA, dengan titik kumpul di Taman Kota Gerung, sebelum massa bergerak menuju Kantor Bupati. Seruan tersebut telah mendapat dukungan luas dari berbagai organisasi sosial, mahasiswa, hingga tokoh masyarakat yang menilai kebijakan Pemkab Lobar sepihak dan tidak manusiawi.
Hafidz menilai, kekuasaan daerah saat ini lebih berpihak pada kepentingan politik ketimbang kesejahteraan rakyat.
Kekuasaan sedang membangun aliansi untuk memperkuat kepentingannya sendiri. Rakyat harus berjuang sendiri. Maka satu-satunya jalan adalah turun ke jalan,” tegasnya.
Job Fair Dinilai Gimmick Politik, 64 Persen Lowongan Justru untuk TKI
Di tengah gelombang pemecatan honorer, Pemkab Lombok Barat justru menggelar Job Fair 2025. Namun Ketua Umum KASTA NTB, Zulfan Hadi, menilai kegiatan tersebut hanya “gimmick politik” untuk menutupi polemik yang sedang mencuat.
Dari total 4.729 lowongan kerja yang diumumkan, sebanyak 3.037 posisi (64 persen) diperuntukkan bagi tenaga kerja luar negeri, didominasi oleh perusahaan penyalur TKI seperti PT Sanjaya Thanhary Bahtera dan PT Srimadu Jayanusa.
Jika Job Fair dijadikan solusi atas pemecatan honorer, itu bentuk penyesatan publik. Ini bukan upaya membuka lapangan kerja, tapi lebih mirip percaloan TKI,” kritik Zulfan (26/10/2025).
Ia juga menduga kegiatan itu digelar untuk meredam gejolak publik di tengah isu pemecatan massal, kenaikan PBB, hingga pemotongan insentif tenaga kesehatan.
Job Fair ini tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Malah ada indikasi adanya komisi dari perekrutan TKI karena calo TKI komisinya besar,” ujarnya.
Sasaka Nusantara dan DPRD Lobar Desak Peninjauan Kebijakan
Sebelumnya, DPD Sasaka Nusantara Lombok Barat juga menyatakan penolakan keras terhadap kebijakan Pemkab. Ketua DPD Sasaka, Sabri, S.H., M.H., menilai langkah Bupati Lobar bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Kami tidak menolak penataan ASN, tapi cara Pemkab Lobar memecat ribuan honorer tanpa evaluasi adalah tindakan sewenang-wenang. Mereka telah lama mengabdi, seharusnya diberi penghargaan, bukan diberhentikan sepihak,” tegas Sabri.
Dari total 5.063 tenaga honorer di Lombok Barat, sebanyak 1.632 orang menjadi korban pemutusan kontrak berdasarkan Surat Edaran Pemkab Lobar Nomor 800/301/BKD-PSDM/2025.
Sasaka Nusantara mendesak agar Bupati meninjau ulang kebijakan tersebut dan membuka ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah, tenaga honorer, serta masyarakat sipil.
“Kami akan terus mengawal sampai pemerintah daerah memberikan solusi dan kepastian hukum bagi mereka yang terdampak,” tambah Sabri.
Desakan serupa datang dari kalangan DPRD Lombok Barat yang menilai keputusan Pemkab terlalu tergesa-gesa dan berpotensi menimbulkan dampak sosial besar bagi ribuan keluarga tenaga honorer.
