ERANTB.COM-Sumbawa – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., membuka Rapat Koordinasi Infrastruktur dan Kewilayahan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Launching Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT). Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Sumbawa pada Senin (1/12/2025) ini turut dihadiri Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI H. Fahri Hamzah, S.E., Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, Forkopimda, Ketua TP PKK, Ketua GOW, serta sejumlah pimpinan OPD terkait.
Bupati: Sumbawa Luas, Beban Infrastruktur Besar
Dalam sambutannya, Bupati Jarot menegaskan bahwa kegiatan ini digelar untuk menyinkronkan seluruh program infrastruktur di Kabupaten Sumbawa. Sebagai kabupaten terluas di Provinsi NTB, Sumbawa memiliki potensi besar sekaligus beban pembangunan infrastruktur yang tidak kecil.
Salah satu langkah strategis yang ditempuh pemerintah daerah adalah melalui program multi years Presiden Instruksi Jalan Daerah (IJD). Program ini disebut penting karena masih banyak ruas jalan antar kecamatan yang berupa jalan tanah atau berlumpur, serta sejumlah jalan provinsi yang kondisinya semakin rusak.
“Dengan IJD, kita berharap akses antar kecamatan dapat semakin terhubung dan pembangunan wilayah mampu berjalan lebih merata,” ujarnya.
Sanitasi dan Mitigasi Bencana Diperkuat
Pemkab Sumbawa juga memperoleh berbagai Program Strategis Nasional, di antaranya Sekolah Rakyat, yang tidak hanya membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan layak, tetapi juga memberi dukungan kepada orang tuanya.
Di sektor sanitasi, Bupati meluncurkan Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) sebagai solusi untuk mengatasi persoalan sanitasi yang masih dihadapi masyarakat.
Selain pembangunan fisik, daerah juga memperkuat kesiapsiagaan bencana di tengah masifnya pembangunan. Pemkab Sumbawa membentuk Satgas Perlindungan Hutan untuk mencegah banjir dan longsor melalui pengawasan terhadap praktik ilegal logging serta melakukan penghijauan di lahan-lahan kritis.
Wamen PKP: Kebijakan Presiden Fokus pada Pengurangan Ketimpangan
Wakil Menteri PKP RI, Fahri Hamzah, dalam arahannya menyampaikan bahwa salah satu inti kebijakan Presiden Prabowo Subianto adalah mengakhiri ketimpangan sosial menuju kesejahteraan yang merata.
Untuk itu pemerintah meluncurkan berbagai program pengungkit, seperti:
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak dari keluarga membutuhkan
Sekolah Rakyat bagi anak miskin untuk memastikan akses pendidikan
Program renovasi rumah tidak layak huni untuk menciptakan hunian layak bagi masyarakat
Semua program tersebut diwajibkan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
“Setiap program yang kita jalankan harus berbasis pada DTSEN. Dengan data tunggal, pengentasan kemiskinan lebih terukur dan tepat sasaran. Semua program ini untuk masyarakat,” tegas Fahri Hamzah.
