ERANTB.COM– Mataram– Pimpinan Redaksi Media Dinamika Global.Id, Syuryadin atau yang akrab disapa Surya Ghempar, menyampaikan kritik atas kurangnya akses bagi jurnalis saat kunjungan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (4/6/2025).
Kunjungan Mendagri ke Mataram bertujuan menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB yang digelar di Hotel Lombok Raya. Dalam kesempatan itu, Mendagri menekankan pentingnya menyelaraskan program pemerintah daerah dengan delapan misi utama Presiden Prabowo Subianto atau Asta Cita, sebagai bagian dari visi “Indonesia Emas 2045”.
Namun, menurut Surya Ghempar, tidak ada ruang wawancara yang diberikan kepada awak media, baik dari pihak Mendagri maupun Gubernur NTB.
“Kami menyayangkan tidak adanya sesi wawancara terbuka. Padahal, banyak isu penting yang sedang berkembang di NTB yang perlu disampaikan langsung kepada pemerintah pusat,” ujarnya saat diwawancarai usai acara.
Surya menilai, sikap tertutup terhadap media bertentangan dengan prinsip transparansi dan partisipasi publik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pemerintah.
“Media adalah pilar demokrasi. Jika ruang informasi dibatasi, maka fungsi kontrol dan penyebaran informasi yang akurat kepada masyarakat ikut terhambat,” katanya.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan strategis yang sedang dihadapi NTB, seperti perlambatan ekonomi daerah dan aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa terkait pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
“Isu pemekaran PPS adalah kewenangan Mendagri. Wajar jika masyarakat dan media ingin mendapat penjelasan langsung dari beliau,” tambah Surya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kunjungan pejabat pusat ke daerah seharusnya juga menjadi momentum bagi media lokal untuk mendapatkan informasi yang valid dan menyeluruh.
“Kami berharap pemerintah pusat dan daerah lebih terbuka dalam memberikan akses informasi. Kolaborasi dengan media penting demi mendorong partisipasi masyarakat dan membangun daerah secara bersama-sama,” tegasnya.
Surya juga mengungkapkan bahwa pola tertutup ini bukan kali pertama terjadi. Dalam beberapa kunjungan pejabat tinggi ke NTB sebelumnya, ia menilai tidak ada agenda khusus untuk berdialog dengan media.
“Masyarakat berhak tahu apa yang disampaikan oleh menteri atau pejabat yang datang. Tanpa peran media, suara pemerintah tidak sampai ke publik secara utuh,” tutupnya.
