Menu

Mode Gelap
 

Nasional · 15 Des 2020 18:33 WITA ·

6 Laskar FPI Tewas, KAMMI PD Mataram Minta Presiden Bertanggung Jawab Atas Penegakan HAM di Indonesia


 6  Laskar FPI Tewas, KAMMI PD Mataram Minta Presiden Bertanggung Jawab Atas Penegakan HAM di Indonesia Perbesar

ERANTB.COM– Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Kota Mataram meminta Presiden Republik Indonesia Ir. Jokowi Dodo Untuk bertanggung jawab dalam hal penegakan HAM di Indonesia soal Tewasnya 6 orang anggota FPI, pada Senin (7/12) di kawasan Tol Km 50 Cikampek.

“Apabila Aparat Kepolisian Yang Bertugas sebagai penegak Hukum terbukti Melakukan Kesalahan di dalam Menjalankan Tugas pokoknya didalam UU 2 tahun 2002 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu, akan meningkatkan pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusiaHarus di tindak Sebagaimana Hukum Yang berlaku apabila terbukti melakukan kesalahan.

Komnas HAM harus segera mencari fakta yang kuat & tanpa intervensi pihak manapun untuk mencari titik terang dari kasus ini. Karena dari pernyataan kedua belah pihak saling bertentangan,” kata Sugianto Kepala bidang Kebijakan Publik PD KAMMI Mataram.

“Sebagaimana Didalam Klaim Kapolri, pihaknya yang diserang duluan oleh laskar FPI harus bisa membuktikan dengan data dan Fakta Yang Otentik. Tegasnya.

Apabila aparat kepolisian terbukti melakukan Abuse Of Power didalam menjalankan tugasnya & sudah menghilangkan nyawa Anak bangsa, Ini adalah pelanggaran HAM yang sangat Besar.

Arif Rahman menambahkan Presiden Republik Indonesia sebagai panglima Penegakan Hukum dan Ham Tertinggi di negeri ini harus bertanggung jawab penuh atas meninggalnya 6 anak bangsa yang tergabung dalam Front Pembela Islam (FPI) dan secepatnya menuntaskan persoalan ini, sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan keamanan seluruh warga negara,” Tegas Arif Rahman Ketua PD KAMMI Mataram.

“Kita tentu amat prihatin terhadap insiden penembakan 6 orang anggota FPI diluar keputusan pengadilan (Extra Judical Killing) dan ini semakin menjadikan ekses negatif terhadap penegakan Hukum dan HAM di Indonesia, ungkapnya.

“Selai itu, Presiden harus segera mengambil langkah secara tegas untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM terhadap civil society yang sedang terjadi, jangan sampai Pak Jokowi meninggalkan Legacy yang buruk kepada publik soal Hukum dan HAM di Indonesia, terlebih lagi negara ini adalah negara Demokrasi terbesar ke-tiga di dunia dimana supremasi Hukum yang seadil-adilnya menjadi core inti dalam demokrasi,” Kata Arif Rahman.

Artikel ini telah dibaca 15 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Legislator PKS Desak Pemerintah Evaluasi dan Optimalisasi Dana Haji Demi Kepentingan Jamaah

6 Desember 2023 - 08:26 WITA

Tim Terpadu Kebakaran Hutan KLHK Mengaktifkan Kembali Sub Posko SiPongi dan MPA, Mencegah Kebakaran Hutan di NTB

29 Agustus 2023 - 03:54 WITA

Raker Bareng Mentan, Johan Pertanyakan Progres Penyaluran Pupuk Subsidi

18 Januari 2023 - 19:25 WITA

Gubernur NTB Membuka Munas DPP BMMB Dijakarta, Ini Pesan Gubernur

15 Januari 2023 - 07:16 WITA

Hari Migran Internasional 2022, Momentum Evaluasi dan Akselerasi Pembangunan Daerah

21 Desember 2022 - 05:58 WITA

Terpilih SJP Pimpinan Ketua Nasional KA KAMMI : Kolaborasi dengan Berbagai Elemen dan Optimalkan Potensi

28 November 2022 - 10:56 WITA

Trending di Nasional