Tampilan unit kendaraan pikap Koperasi Desa Merah Putih yang pengadaannya kini tengah disorot oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dugaan pembengkakan anggaran (mark up). (Foto: Istimewa/EraNTB)
MATARAM, ERANTB.COM – Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga terjadi penggelembungan harga (mark up) dalam pengadaan mobil pikap untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Lembaga antikorupsi itu memperkirakan selisih harga mencapai Rp61 juta hingga Rp69 juta per unit, sehingga berpotensi menimbulkan perburuan rente senilai Rp4,86 triliun hingga Rp5,54 triliun.
Perhitungan tersebut didasarkan pada target pengadaan sekitar 80 ribu unit mobil pikap untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih.
Dalam kajiannya, ICW menilai proses pengadaan tersebut berpotensi tidak memenuhi prinsip tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Secara keseluruhan, temuan ICW menunjukkan bahwa pengadaan mobil pikap KDMP berpotensi tidak memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan persaingan usaha yang sehat,” tulis ICW dalam keterangannya dikutip dari detik.com.
Menanggapi temuan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menerima data yang menjadi dasar perhitungan ICW. Ia menegaskan pemerintah akan mengandalkan hasil audit sebelum melakukan pembayaran atas pengadaan kendaraan tersebut.
“Kan nanti diaudit. Begitu diaudit, lolos, baru dia nagih ke saya, saya bayar. Jadi saya secure, aman,” ujar Purbaya.
Di sisi lain, pengadaan kendaraan untuk program Kopdes Merah Putih diketahui dilakukan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara yang mengimpor 105.000 kendaraan niaga dari India dengan nilai kontrak mencapai Rp24,66 triliun.
Kontrak tersebut melibatkan dua produsen otomotif asal India, yakni Mahindra dan Tata Motors. Mahindra memasok 35.000 unit Scorpio Pickup, sedangkan Tata Motors menyediakan 70.000 unit, terdiri atas 35.000 unit Yodha Pickup dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, mengatakan pihaknya melakukan negosiasi pembelian dalam jumlah besar (bulk purchase) agar memperoleh harga yang lebih efisien sesuai penggunaan anggaran negara.
Menurut Joao, produsen otomotif lokal yang selama ini menguasai pasar Indonesia tidak memberikan skema harga khusus meski pembelian dilakukan dalam jumlah sangat besar.
“Mereka cenderung merasa bahwa membeli bulk itu tidak ada bagi mereka, tetap dihitung per unit. Menurut saya itu tidak fair,” kata Joao.
Ia menjelaskan, keputusan mengimpor kendaraan dari India diambil setelah produsen lokal tetap mempertahankan skema harga normal per unit. Sementara itu, Tata Motors dan Mahindra dinilai menawarkan harga yang lebih kompetitif untuk memenuhi kebutuhan proyek Koperasi Desa Merah Putih.
