Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal (tengah) berfoto bersama para siswa dan guru dalam acara peluncuran lima program strategis pendidikan dan ketahanan pangan di SMKN 5 Mataram, Rabu (15/7/2026). (Foto: Istimewa/Era NTB)
MATARAM, ERANTB.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi menginisiasi rangkaian kebijakan strategis demi mempercepat reformasi sektor pendidikan. Program komprehensif yang memadukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan penguatan ketahanan pangan ini diluncurkan langsung oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, bertempat di SMKN 5 Mataram pada Rabu (15/7/2026). Langkah besar ini ditujukan untuk menciptakan pemerataan mutu sekolah, mendongkrak daya saing para lulusan, menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, hingga membentuk karakter peduli lingkungan sejak dini di kalangan siswa.
Agenda peluncuran ini dihadiri secara langsung maupun daring oleh jajaran pimpinan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, Dinas Pertanian Provinsi NTB, perwakilan Bank Indonesia, BPR NTB, serta seluruh jajaran kepala SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta se-Nusa Tenggara Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTB secara resmi merilis lima program strategis sekaligus, yakni mekanisme *Golden Ticket*, program SMK Mendunia, Gerakan Tanam Cabai untuk Pengendalian Inflasi (TAPSI), penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu, serta kebijakan relaksasi pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Saat menyampaikan arahannya, Gubernur menyoroti persoalan fundamental pendidikan di NTB, yakni ketimpangan kualitas antara SMA dan SMK yang belum merata. Ketidakseimbangan inilah yang dinilai membuat sistem zonasi di lapangan menjadi tidak berjalan optimal, lantaran wali murid masih terus berupaya mencari celah agar anak mereka bisa masuk ke sekolah-sekolah tertentu yang dicap sebagai sekolah favorit.
“Kalau kualitas seluruh SMA dan SMK kita sama baiknya, masyarakat tidak lagi sibuk mencari sekolah favorit. Karena itu yang harus kita benahi terlebih dahulu adalah kualitas sekolahnya,” tegas Gubernur NTB yang akrab disapa Miq Iqbal ini.
Sebagai instrumen konkret untuk mewujudkan pemerataan tersebut, Pemprov NTB menghadirkan program *Golden Ticket*. Ini merupakan sebuah sistem seleksi terbuka yang dirancang guna menjaring kepala sekolah terbaik dengan kapasitas kepemimpinan dan manajerial mumpuni untuk ditugaskan di sekolah-sekolah yang memerlukan percepatan peningkatan kualitas. Untuk tahap perdana, sebanyak tujuh kepala sekolah terpilih siap mengemban penugasan khusus ini di sejumlah daerah.
Gubernur menggarisbawahi bahwa penugasan khusus ini merupakan bentuk apresiasi atas prestasi kerja, bukan sebuah hukuman. Para kepala sekolah terpilih ini nantinya akan ditunjang dengan insentif khusus yang nilainya berada di atas gaji pokok, serta diberikan hak istimewa untuk menunjuk dua guru pendamping melalui skema *Silver Ticket*. Pihak manajemen sekolah baru ini diberi waktu satu bulan penuh untuk memetakan kendala, merancang proyek perubahan, dan mengeksekusi program peningkatan mutu sekolah dengan sokongan anggaran khusus dari pemprov.
Di sisi lain, reformasi ini juga diarahkan untuk mempererat keselarasan antara dunia pendidikan dan sektor industri lewat skema program SMK Mendunia. Pemprov NTB berkomitmen mengembangkan sekolah kejuruan yang berbasis pada keunggulan potensi wilayah, contohnya seperti pendirian SMK pertambangan, alat berat, mekanik, serta konstruksi di wilayah Hu’u dan Lunyuk guna menyuplai kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor industri yang tengah bertumbuh.
Di samping penguatan pada kompetensi kejuruan, Pemprov NTB juga fokus mendorong peningkatan kemampuan literasi bahasa Inggris siswa agar lulusan SMK setempat memiliki daya saing kuat di pasar tenaga kerja berskala nasional maupun internasional. Gubernur membeberkan bukti nyata bahwa saat ini telah banyak lulusan SMK asal NTB yang sukses berkarier di berbagai korporasi dalam dan luar negeri dengan penawaran pendapatan yang sangat kompetitif.
“SMK harus menjadi tempat lahirnya tenaga kerja yang profesional, adaptif, dan siap bersaing, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan industri di NTB, tetapi juga di tingkat nasional dan global,” ujar Miq Iqbal menambahkan.
Sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah pada nasib para pengajar, Gubernur NTB juga secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) terkait relaksasi penggunaan Dana BOS. Aturan ini memayungi pihak sekolah agar dapat memberikan tambahan penghasilan bagi guru serta tenaga kependidikan yang berstatus PPPK Paruh Waktu. Mulai bulan September mendatang, mereka dipastikan menerima tambahan insentif minimal sebesar Rp500 ribu per bulan di luar hak rutin bulanan mereka. Terobosan ini telah mengantongi izin resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menjadikannya salah satu dari sedikit provinsi di tanah air yang berhasil mengeksekusi regulasi ini.
Pada momen yang sama, pemprov turut meluncurkan Gerakan Tanam Cabai untuk Pengendalian Inflasi (TAPSI) sebagai benteng pertahanan pangan lokal. Program inovatif ini berkaca dari riwayat ekonomi NTB sebelumnya, di mana lonjakan harga komoditas cabai sempat menjadi pemicu utama inflasi daerah sehingga memaksa pemprov mendatangkan pasokan dari luar dengan biaya logistik yang mahal.
Melalui program TAPSI, seluruh siswa baru tingkat SMA, SMK, dan SLB diwajibkan untuk menanam minimal satu pohon cabai. Menghitung jumlah siswa baru tahun ini yang mencapai 41 ribu anak, NTB diproyeksikan bakal mengamankan cadangan pangan mandiri hingga lebih dari 20 ton cabai yang siap digunakan sebagai instrumen pengendali inflasi sekaligus sarana edukasi karakter.
“Ini bukan sekadar menanam cabai. Anak-anak belajar menyemai, merawat, memanen, hingga memasarkan hasilnya. Mereka belajar bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan, sekaligus membangun keterampilan hidup yang kelak akan berguna bagi masa depan mereka,” papar Miq Iqbal secara gamblang.
Sektor pendidikan inklusif juga tidak luput dari perhatian pemerintah daerah. Gubernur menyampaikan bahwa saat ini Pemprov NTB tengah mengupayakan pengadaan unit kendaraan antar-jemput bagi seluruh SLB yang ada, agar keterbatasan akses transportasi tidak lagi menjadi ganjalan bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan hak pendidikan mereka.
Untuk menunjukkan apresiasi nyata terhadap ruang kreativitas siswa disabilitas, Gubernur NTB secara spontan membeli sebuah lukisan karya Fatih, salah seorang siswa berbakat dari SLBN 2 Mataram yang sedang dipamerkan di lokasi acara.
“Negara harus memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal. No one left behind,” cetus Gubernur NTB dengan nada optimistis.
Melalui integrasi lima program strategis ini, Pemprov NTB berkomitmen penuh dalam membangun ekosistem pendidikan yang bermutu, merata, serta responsif terhadap dinamika dunia kerja. Kesuksesan reformasi ini diharapkan mampu melahirkan generasi penerus yang unggul secara kompetensi, berkarakter kuat, dan peduli pada kelestarian lingkungan demi menyokong visi besar menuju NTB Makmur Mendunia.
