Mataram— Aliansi Cipayung Plus Kota Mataram melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM, Adapun masa aksi sejumlah 200 di antaranya massa aksi dari PD KAMMI Mataram , KMHDI, HIMAHBUDI, HIMMAH NW, GMKI, LMND dan GMNI.
Masa aksi mulai bergerak dari gelanggang pemuda menuju Kantor DPRD Provinsi NTB pada pukul 10.00 WITA hingga Selesai.
Selain itu, aliansi berorasi masa aksi juga melakukan aksi dorong motor sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan harga BBM yang telah diberlakukan pemerintah. Tidak hanya itu, masa aksi juga membawa keranda dan karangan bunga hingga batu nisan sebagai bentuk kekecewaan terhadap matinya hati nurani pemerintah dan para wakil rakyat Senin, (9/22).
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB,Hj. Baiq Isvie Rupaeda,SH menyatakan, mendukung gerakan Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus Kota Mataram dalam aksi penolakan Kenaikan BBM,” kata saat diketerangan pers
Lanjut Isvie, beserta jajaran dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Nusa tenggara barat menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang akan menambah derita masyarakat Indonesia,”tegasnya
Menururnya, tidak akan membiarkan hal ini terus berlanjut, dan mari kita sama-sama menyuarakan penolakan atas kenaikan BBM ini. hidup rakyat Indonesia. Tolak kenaikan BBM Bersubsidi,” ucapnya.
Sementara dalam waktu yang sama Irwan Julkarnain, Koordinator umum menyatakan, Perlu dipertegas bahwa DPRD Provinsi NTB mesti benar-benar mendengar aspirasi Mahasiswa dan Masyarakat di NTB.
Selain itu, meminta komitmen ketua Dewan dan pastikan akan kawal tuntutan ini Sampai tuntas,” Tegas Irwan ketua PD KAMMI Mataram.
Adapun Tuntutan Aksi Aliansi Cipayung Plus Mataram :
Satu Menolak Kenaikan harga BBM bersubsidi
Kedua Berantas Mavia Migas di Indonesia
Ketiga Revisi Per Pres No. 191 tahun 2014, tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak
Keempat meminta Pemerintah untuk menjamin ketersediaan serta kestabilan harga bahan-bahan pokok
Kelima Mendesak Pemerintah untuk menunda proyek strategi nasional yang tidak berpihak kepada rakyat Indonesia dan merealokasikan anggaran untuk subsidi BBM
Keenam Meminta Pemerintah Memaksimalkan pengawasan terkait penggunaan BBM bersubsidi.
Ketujuh meminta Pemerintah Memaksimalkan sumber daya alam di Indonesia terkhususnya di sektor Migas untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri sesuai dengan UUD pasal 33 ayat 3.
