Erantb.com – Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menyoroti rencana pemerintah membangun Sentra Pengolahan dan Penyediaan Gizi (SPPG) dengan total anggaran mencapai Rp1,97 triliun pada tahun anggaran 2026.
Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/11), Mori mempertanyakan dasar perhitungan biaya pembangunan 222 unit SPPG yang tersebar di berbagai daerah. Menurut perhitungannya, nilai tersebut membuat satu unit SPPG menelan biaya sekitar Rp8,5 miliar.
“Kalau saya hitung, satu tempatnya sekitar 8,5 miliar. Padahal di lapangan, rata-rata orang bangun hanya 2 miliar. Ini 8,5, Pak. Mekanisme dan polanya seperti apa?” ujar legislator Partai NasDem itu.
Mori juga menilai perlu kejelasan mengenai urgensi pembangunan dapur SPPG berskala besar. Ia menyebut dapur komunitas selama ini dapat berjalan secara mandiri melalui partisipasi masyarakat tanpa membutuhkan anggaran negara yang besar.
“Bukankah dapur-dapur itu bisa dibangun secara mandiri oleh warga yang memang mau berpartisipasi? Kalau ini nanti jadi, dapurnya buat siapa?” tambahnya.
Selain soal biaya, Mori meminta pemerintah menjelaskan sebaran lokasi 222 SPPG, terutama yang direncanakan ditempatkan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terpencil (3T). Ia menilai penempatan fasilitas tersebut harus melalui kajian mendalam agar benar-benar efektif.
“Di 3T lebih parah lagi. Ngelayannya cuma 120 orang. Kan daerah terpencil. Saya mohon penjelasan khusus terkait ini, karena ini barang baru,” tegasnya.
Menurut Mori, transparansi mengenai mekanisme pembangunan, skema pelaksanaan, hingga kebutuhan riil tiap daerah sangat penting mengingat besarnya anggaran yang digunakan. Ia berharap pemerintah memberikan penjelasan komprehensif agar pembangunan SPPG tepat guna dan tepat sasaran.
