ERANTB.COM-Sumbawa-Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, Ir. Dody Hanggodo, M.P.E., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dalam kunjungan tersebut, Menteri PU meninjau Sekolah Rakyat Dasar (SRD) 5 Sumbawa serta Bendungan Beringin Sila, didampingi Gubernur NTB Dr. Lalu Muhammad Iqbal, Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., dan Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori.
Rombongan mendarat di Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin III Sumbawa dan disambut jajaran Forkopimda serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Selain kunjungan darat, Menteri PU bersama Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa juga melakukan peninjauan udara menggunakan helikopter untuk memantau sejumlah titik pembangunan jalan strategis, seperti jalan Samota dan jalan Batu Dulang–Tepal, yang termasuk dalam program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal, menyebut kunjungan ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah pusat dan provinsi dalam pemerataan pembangunan di Pulau Lombok dan Sumbawa.
> “Pulau Sumbawa, khususnya Kabupaten Sumbawa, merupakan salah satu sumber pangan nasional. Karena itu, kita harus memastikan infrastruktur seperti bendungan, irigasi, dan jalan dapat mendukung peningkatan produksi,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri PUPR Dody Hanggodo menjelaskan bahwa Pulau Sumbawa belum masuk dalam tahap pertama pembangunan Sekolah Rakyat permanen, namun pihaknya berkomitmen agar wilayah ini dapat dimasukkan pada tahap kedua, yang ditargetkan dimulai dalam waktu dekat.
> “Antara 2025 hingga 2027, pemerintah menargetkan pembangunan 200 sekolah permanen. Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu daerah prioritas, mengingat banyak anak-anak di kawasan perbukitan yang membutuhkan akses pendidikan layak,” terangnya.
Lebih lanjut, Menteri PU memastikan tiga dari lima ruas jalan yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah disetujui dalam program Inpres Jalan Daerah tahap pertama.
“Pembangunan infrastruktur jalan di Sumbawa bersifat mendesak, namun tetap harus melalui skala prioritas berdasarkan usulan dari pemerintah daerah. Dua ruas lainnya akan kami upayakan masuk pada tahap lanjutan tahun 2026,” tegasnya.
