Kabid Sosial dan Lingkungan PW KAMMI NTB, Hamdani, M.Pd. Ia mendorong Pemerintah Provinsi dan Pemkab/Pemkot se-NTB untuk mengambil langkah nyata dalam memitigasi krisis ekologis serta memperkuat tata kelola lingkungan hidup. (Foto: Dok. PW KAMMI NTB)
Oleh: Hamdani, M.Pd. (Kabid Sosial dan Lingkungan PW KAMMI NTB)
MATARAM, ERANTB – Nusa Tenggara Barat (NTB) dikenal sebagai daerah dengan kekayaan alam yang luar biasa. Gunung, hutan, laut, kawasan pesisir hingga lahan pertanian menjadi penopang kehidupan masyarakat sekaligus sektor utama pembangunan daerah. Namun, di balik potensi tersebut, NTB saat ini menghadapi tantangan lingkungan yang semakin nyata dan memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kebijakan.
Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai kabupaten/kota di NTB menghadapi ancaman lingkungan yang beragam. Mulai dari kekeringan meteorologis, banjir, longsor, kerusakan kawasan hutan, hingga persoalan pengelolaan sampah yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa krisis lingkungan bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas yang sedang dihadapi masyarakat hari ini.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB mencatat 108 kejadian bencana hanya dalam periode Januari–Maret 2026. Bencana tersebut meliputi banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan gelombang pasang yang tersebar di sejumlah wilayah di NTB. Angka ini menunjukkan tingginya tingkat kerentanan lingkungan sekaligus menjadi alarm bahwa kapasitas mitigasi dan tata kelola lingkungan harus diperkuat.
Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga menetapkan beberapa wilayah di NTB berada pada status siaga kekeringan meteorologis akibat panjangnya hari tanpa hujan. Kabupaten Bima bahkan menjadi wilayah dengan tingkat kewaspadaan tertinggi, sementara beberapa daerah lain seperti Sumbawa, Dompu, dan sebagian Lombok mulai mengalami kondisi serupa. Kekeringan ini berpotensi mengganggu produksi pertanian, ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran lahan.
Persoalan lingkungan tidak berhenti pada bencana hidrometeorologi. Aktivitas pembalakan liar, degradasi kawasan hutan, serta alih fungsi lahan juga menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem NTB. Kerusakan daerah tangkapan air menyebabkan kemampuan alam menahan air hujan semakin berkurang sehingga banjir dan longsor menjadi lebih mudah terjadi ketika musim penghujan tiba.
Di kawasan perkotaan, persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar. Pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan meningkatnya sektor pariwisata harus diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang modern, berbasis ekonomi sirkular, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Tanpa perubahan tata kelola, persoalan sampah akan terus menjadi sumber pencemaran lingkungan sekaligus mengancam citra daerah wisata.
Sebagai organisasi kepemudaan yang memiliki komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) NTB memandang bahwa isu lingkungan harus menjadi agenda prioritas pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan daya dukung lingkungan karena pada akhirnya masyarakatlah yang akan menanggung dampaknya.
Kabid Sosial dan Lingkungan PW KAMMI NTB, Hamdani, M.Pd., menegaskan bahwa “Pemerintah Provinsi NTB maupun pemerintah kabupaten/kota harus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap kondisi lingkungan yang semakin rentan. Mitigasi bencana, perlindungan kawasan hutan, penguatan pengelolaan sampah, rehabilitasi daerah aliran sungai, serta edukasi masyarakat harus menjadi prioritas bersama. Jangan sampai pemerintah hanya hadir ketika bencana sudah terjadi, tetapi harus mampu membangun sistem pencegahan yang kuat agar risiko kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.”
Selain pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan generasi muda juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kolaborasi menjadi kunci agar NTB tetap mampu tumbuh sebagai daerah yang maju tanpa kehilangan daya dukung ekologisnya.
Momentum ini seharusnya menjadi titik balik bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kebijakan pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Investasi pada konservasi alam bukanlah beban anggaran, melainkan investasi jangka panjang bagi ketahanan pangan, ketahanan air, keselamatan masyarakat, serta keberlanjutan ekonomi daerah.
NTB memiliki modal alam yang luar biasa. Namun, apabila pengelolaannya tidak dilakukan secara bijaksana, maka kekayaan tersebut justru akan berubah menjadi sumber bencana. Oleh karena itu, keberanian mengambil kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan harus menjadi komitmen bersama demi masa depan NTB yang aman, hijau, dan berkelanjutan.
