Menu

Mode Gelap

News · 10 Sep 2026 14:12 WITA ·

Sekda NTB: Pelatihan Vokasi Harus Mengikuti Kebutuhan Pasar Kerja


 Sekda NTB: Pelatihan Vokasi Harus Mengikuti Kebutuhan Pasar Kerja Perbesar

MATARAM, ERANTB.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi membuka rangkaian program pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi terpadu di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Kamis (10/9/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB tersebut mencakup sejumlah program, di antaranya BLK Skill Center Up-Skilling, Sertifikasi Alumni SMK, Vokasi Nasional (ABT), SMK Go Global, Desa Berdaya, serta SMA Double Track.

Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi, penyerapan tenaga kerja, sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja NTB di tengah perubahan kebutuhan dunia kerja.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini bukan hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga memastikan pekerjaan yang tersedia berkualitas, produktif, terlindungi, serta memberikan penghasilan yang layak.

“Untuk berkualitas, produktif dan terlindungi itu perlu beberapa hal yang harus kita lakukan, seperti pelatihan harus mengikuti pasar, sertifikat harus menjadi paspor kompetensi, jangan semua anak kemudian kita arahkan menjadi pencari kerja, Desa Berdaya harus menjadi ruang penciptaan kerja dari desa,” ujar Abul Chair.

Menurutnya, program pelatihan vokasi harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja. Pelatihan yang relevan pada masa lalu belum tentu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja pada masa mendatang.

Karena itu, kurikulum dan jenis pelatihan harus diperbarui secara berkala agar kompetensi peserta benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja.

Abul Chair juga menekankan pentingnya sertifikasi kompetensi yang memiliki nilai nyata bagi dunia kerja. Sertifikat, kata dia, harus menjadi “paspor kompetensi” yang menunjukkan kemampuan seseorang, bukan sekadar bukti bahwa peserta pernah mengikuti pelatihan.

“Sertifikat jangan hanya menyatakan yang bersangkutan sudah pernah mengikuti pelatihan tanpa keterampilan nyata yang dimilikinya, sebab dunia kerja membaca sertifikat tersebut,” jelasnya.

Ia berharap penguatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P2 serta rencana pelaksanaan uji kompetensi secara gratis dapat semakin memperkuat pengakuan terhadap kemampuan tenaga kerja.

“Dunia kerja harus tahu, lalu mengatakan bahwa, ‘Ya, orang ini memang benar-benar dibutuhkan karena mampu bekerja.’ Jadi berikutnya orang tidak akan lagi bertanya tentang sertifikat dari mana, jenjang berapa sertifikat, dan lain sebagainya,” katanya.

Selain meningkatkan kompetensi tenaga kerja, Abul Chair mengingatkan agar tidak semua lulusan pendidikan diarahkan menjadi pencari kerja. Sebagian lulusan, menurutnya, harus didorong menjadi pencipta lapangan kerja melalui kewirausahaan.

“Jangan semua anak kemudian kita arahkan menjadi pencari kerja. Sebagian harus menjadi pencipta kerja,” tegasnya.

Menurutnya, apabila seluruh lulusan hanya berorientasi mencari lowongan pekerjaan, jumlah antrean pencari kerja akan terus bertambah. Karena itu, kewirausahaan perlu menjadi bagian dari ekosistem ketenagakerjaan NTB.

Ia juga menekankan pentingnya program Desa Berdaya sebagai ruang penciptaan lapangan kerja dari desa. Melalui Mobile Training Unit (MTU), pelatihan diharapkan dapat mendatangi masyarakat sesuai potensi ekonomi masing-masing desa.

“Masyarakat tidak boleh selalu dituntut datang ke tempat pelatihan, melainkan pelatihannya yang harus menjemput bola ke masyarakat,” ujarnya.

Abul Chair mencontohkan, desa yang memiliki potensi perikanan dapat diarahkan pada pelatihan pengolahan hasil perikanan. Sementara desa wisata dapat diperkuat melalui pelatihan hospitality, bahasa, pemasaran digital, dan keterampilan lain yang mendukung sektor pariwisata.

Di akhir sambutannya, Abul Chair menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan di NTB.

“Semua harus bergerak karena transformasi ketenagakerjaan tentu bukan urusannya Disnakertrans saja. Dia ada urusan pendidikan, investasi, industri, UMKM, pariwisata, dan sampai ke pemerintah desa,” pungkasnya.

Ia berharap kolaborasi antarpemangku kepentingan tersebut terus diperkuat sehingga program vokasi tidak berhenti pada pelatihan, tetapi mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten sekaligus mendorong lahirnya lebih banyak pencipta lapangan kerja di NTB.

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Tercium Bau Menyengat, Pria 61 Tahun Ditemukan Meninggal di Rumah Kontrakan Usar Mapin

11 September 2026 - 11:26 WITA

Modal 14 Tahun Memimpin Desa, Darmawan Dorong Keberlanjutan Pembangunan di Pilkades Perigi

10 September 2026 - 11:42 WITA

Heboh Penemuan Mayat di Empang Atas, Polisi Lakukan Olah TKP

9 September 2026 - 22:40 WITA

Kasus Dugaan Pelecehan Berlanjut, Polres Sumbawa Datangi Saksi ke Sekolah dan Rumah

9 September 2026 - 22:24 WITA

Mutasi Perdana Berbasis Manajemen Talenta, Bupati Sumbawa: Jabatan Bukan Balas Jasa

8 September 2026 - 20:23 WITA

Arahan KPK Jadi Acuan, Gubernur NTB Minta APBD-P 2026 Diperketat

8 September 2026 - 20:09 WITA

Trending di News