Fungsionaris PP KAMMI Hamzan Watoni mendesak Erick Thohir dicopot dari Menpora dan mundur dari Ketum PSSI usai kegagalan Timnas menuju Piala Dunia 2026. (Foto: Grafis ERA NTB)
JAKARTA, ERANTB.COM — Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI mendesak) Erick Thohir dicopot dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga serta mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum PSSI.
Desakan tersebut disampaikan Hamzan Watoni, Fungsionaris PP KAMMI, sebagai bentuk evaluasi terhadap kepemimpinan Erick Thohir yang dinilai belum mampu membawa Timnas Indonesia memenuhi target besar yang dibangun dalam tiga tahun terakhir.
Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI pada Februari 2023. Selama kepemimpinannya, Timnas Indonesia memang mencatat sejumlah capaian, termasuk menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 dan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, target terbesar untuk tampil di Piala Dunia 2026 gagal diwujudkan. PSSI sendiri mencatat Erick masih menjabat sebagai Ketua Umum hingga kini.
Indonesia kemudian tersingkir dari persaingan Piala Dunia setelah kalah 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak pada putaran keempat kualifikasi. AFC mengonfirmasi dua kekalahan tersebut mengakhiri peluang Indonesia menuju Piala Dunia 2026.
Menurut Hamzan, kegagalan tersebut tidak semestinya hanya dibebankan kepada pelatih dan pemain.
“Kami menilai kegagalan menuju Piala Dunia 2026 harus menjadi evaluasi terhadap kepemimpinan Erick Thohir. Ketua Umum PSSI tidak bisa hanya hadir ketika ada kemenangan, tetapi harus siap mempertanggungjawabkan ketika target utama gagal dicapai,” kata Hamzan.
Kalah 0-3 dari Vietnam Jadi Alarm
Evaluasi tersebut, kata Hamzan, semakin relevan setelah Timnas Indonesia mengalami kekalahan 0-3 dari Vietnam di Stadion Pakansari, 3 Agustus 2026, dalam ASEAN Hyundai Cup 2026. Pertandingan tersebut tercatat sebagai salah satu laga fase grup turnamen tersebut.
Bagi Hamzan, kekalahan telak di kandang sendiri memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas skuad belum otomatis menghasilkan konsistensi prestasi.
“Kita sudah berbicara tentang transformasi sepak bola, peningkatan kualitas pemain, naturalisasi, pemain diaspora, dan target menjadi kekuatan Asia. Tetapi ketika Timnas kembali menghadapi hasil buruk, publik berhak bertanya: apa sebenarnya yang berubah secara fundamental selama kepemimpinan Erick Thohir?” ujar Hamzan.
Ia menegaskan, PP KAMMI tidak menutup mata terhadap capaian positif Timnas.
Namun, menurutnya, keberhasilan mencapai fase tertentu tidak boleh digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban atas target utama yang gagal.
“Kami mengakui ada kemajuan. Tetapi kepemimpinan harus dinilai secara utuh. Jangan hanya mengambil capaian yang positif, sementara kegagalan terhadap target utama dianggap sebagai bagian biasa dari proses,” tegasnya.
Persoalan Bukan Hanya Pelatih
Hamzan menilai pola evaluasi sepak bola Indonesia selama ini terlalu sering berhenti pada pergantian pelatih.
Padahal, menurutnya, persoalan yang harus dibuka lebih luas adalah arah kebijakan PSSI, pembangunan pemain muda, kualitas kompetisi, sistem scouting, akademi, sport science, serta ketergantungan terhadap naturalisasi.
“Jangan setiap gagal kemudian pelatih yang menjadi korban. Kalau persoalannya sistem, maka yang harus diperiksa adalah sistemnya. Kalau persoalannya kebijakan, maka kebijakannya yang harus dievaluasi,” kata Hamzan.
Kebijakan naturalisasi, menurut Hamzan, juga perlu ditempatkan secara proporsional.
“Naturalisasi boleh menjadi instrumen, tetapi tidak boleh menjadi pengganti pembinaan. Pertanyaan publik sederhana: setelah tiga tahun, apakah Indonesia sudah memiliki sistem yang mampu melahirkan pemain berkualitas secara berkelanjutan?
Dua Jabatan, Dua Tanggung Jawab
Desakan PP KAMMI semakin kuat karena Erick Thohir kini memegang dua posisi strategis: Ketua Umum PSSI dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Kemenpora secara resmi mencatat Erick Thohir sebagai Menpora RI.
Hamzan mengatakan posisi tersebut seharusnya memberikan keuntungan dalam menyinergikan kebijakan pemerintah dengan pembangunan olahraga nasional.
Namun, konsekuensinya, kata dia, tuntutan pertanggungjawaban publik juga semakin besar.
“Ketika seseorang memimpin federasi sepak bola sekaligus menjadi Menteri yang membidangi olahraga, maka publik tentu memiliki ekspektasi yang jauh lebih besar. Karena itu, ketika target besar gagal, pertanyaan mengenai kepemimpinan menjadi semakin relevan,”ujar Hamzan.
Menurutnya, pemerintah memang tidak mengelola pertandingan Timnas secara teknis. Tetapi Kemenpora memiliki mandat yang lebih luas dalam pembangunan olahraga, pembinaan prestasi, pengembangan talenta, dan ekosistem olahraga nasional.
“Kami tidak mengatakan seluruh kekalahan Timnas adalah kesalahan Kemenpora. Tetapi Erick Thohir sebagai Menpora dan Ketua PSSI harus memberikan jawaban yang jelas mengenai arah kebijakan olahraga dan sepak bola nasional,” katanya.
PP KAMMI Minta Presiden Copot Erick
Atas dasar itu, PP KAMMI meminta Presiden melakukan pergantian terhadap posisi Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.
Pada saat yang sama, PP KAMMI mendesak Erick Thohir mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di PSSI dengan mempertimbangkan pengunduran diri dari jabatan Ketua Umum.
“Kami mendesak Presiden mengevaluasi dan mencopot Erick Thohir dari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga. Di sisi lain, kami juga mendesak Erick Thohir mundur dari Ketua Umum PSSI sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegagalan mencapai target utama dan buruknya konsistensi Timnas,” tegas Hamzan.
Menurut Hamzan, tuntutan tersebut bukan didasarkan pada satu pertandingan.
Kekalahan 0-3 dari Vietnam hanya menjadi pemicu terbaru dari evaluasi yang lebih besar terhadap perjalanan Timnas selama kepemimpinan Erick Thohir.
“Ini bukan soal satu pertandingan. Ini soal tiga tahun kepemimpinan, target yang dibangun, kebijakan yang diambil, dan hasil akhirnya. Kalau target Piala Dunia gagal, lalu Timnas kembali kalah telak di level ASEAN, maka sangat wajar jika publik meminta pertanggungjawaban kepemimpinan,” katanya.
Hamzan juga mengingatkan agar kegagalan 2026 tidak sekadar dijawab dengan memindahkan target ke Piala Dunia 2030.
“Jangan sekadar mengganti angka 2026 menjadi 2030. Kalau sistemnya tidak berubah, target baru hanya akan menjadi slogan baru,” ujar Hamzan.
Ia menutup dengan pertanyaan yang menurutnya harus dijawab Erick Thohir secara terbuka kepada publik Indonesia:
“Setelah tiga tahun memimpin PSSI, dan kini memimpin Kemenpora, apakah Erick Thohir masih menjadi bagian dari solusi sepak bola Indonesia, atau justru sudah saatnya kepemimpinannya dievaluasi?”
