JAKARTA, ERANTB.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meraih tiga apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara.

Penghargaan tersebut diberikan di Jakarta, Kamis (17/9/2026), untuk tiga kategori, yakni Terbaik 1 Implementasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah, Terbaik 2 Akses Pendidikan dan Pelayanan Pendidikan, serta Terbaik 2 Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan capaian tersebut menjadi refleksi atas kebijakan pemerintah daerah dalam menjawab persoalan mendasar masyarakat.

“Alhamdulillah, kali ini NTB mendapatkan tiga apresiasi. Satu apresiasi juara pertama, yaitu di bidang pencapaian 3 juta rumah,” ujar Iqbal.

Menurutnya, penilaian Kemendagri tidak hanya melihat hasil akhir pembangunan, tetapi juga kebijakan yang telah disusun pemerintah daerah dalam menangani sejumlah persoalan dasar.

“Semua penilaian ini masih berdasarkan kebijakan. Artinya, dalam tiga isu tadi, NTB dipandang memiliki kebijakan yang solid dan keberpihakan yang jelas,” katanya.

Atas capaian tersebut, NTB memperoleh dukungan anggaran dengan total Rp9 miliar. Anggaran itu terdiri atas Rp6 miliar untuk program bedah rumah sebanyak 300 unit, serta masing-masing Rp1,5 miliar untuk bidang pelayanan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pengelolaan sampah dan lingkungan.

Di sektor perumahan, program bedah rumah diarahkan terutama kepada masyarakat di desa-desa yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrem.

Iqbal mengatakan kualitas hunian menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem.

“Memang kami mengalokasikan cukup banyak untuk bedah rumah, khususnya di desa-desa kemiskinan ekstrem. Karena salah satu persoalan yang menyebabkan tingginya kemiskinan ekstrem itu adalah persoalan rumah,” jelasnya.

Sementara di bidang pendidikan, Pemprov NTB mendorong pembenahan tata kelola SMA, SMK, dan SLB. Salah satu pendekatannya melalui pengembangan sekolah tematik yang disesuaikan dengan potensi lokal.

Pemprov NTB juga menyiapkan kebijakan golden ticket untuk membantu pemerataan kualitas pendidikan. Melalui kebijakan tersebut, kepala sekolah dengan kinerja terbaik akan didorong bertugas di wilayah pelosok dengan dukungan insentif tambahan.

“Kita berikan kepada kepala sekolah-kepala sekolah yang terbaik, kita letakkan di daerah-daerah yang pelosok, tetapi mereka diberikan insentif tambahan. Ini bagian dari upaya kita untuk memeratakan kualitas pendidikan antara kota dengan di pelosok,” kata Iqbal.

Ia menegaskan, apresiasi dari pemerintah pusat bukan menjadi tujuan akhir. Penghargaan tersebut justru diharapkan menjadi dorongan agar kebijakan yang telah disusun menghasilkan perubahan konkret bagi masyarakat.

“Targetnya adalah kita ingin supaya kebijakan ini betul-betul menghasilkan hasil-hasil yang konkret seperti yang ditargetkan dari sejak awal,” ujarnya.

Iqbal menyebut kebijakan tersebut sejalan dengan tiga pilar pembangunan NTB, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.

Program Desa Berdaya, khususnya yang menyasar desa dengan kemiskinan ekstrem, menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam mendorong pengentasan kemiskinan.

“Ini hanya refleksi dari visi-visi Presiden juga yang kami bawa ke level daerah,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah antara lain dilakukan untuk melihat pelaksanaan standar pelayanan minimal, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

Kemendagri juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan sampah dan program Indonesia Asri yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.

“Itu hal yang wajib dilakukan. Ditambah dengan satu lagi, yaitu penanganan sampah dan Indonesia Asri yang menjadi program unggulan Bapak Presiden,” ujar Tito.

Selain Pemprov NTB, sejumlah kabupaten/kota di NTB juga memperoleh apresiasi dalam berbagai kategori. Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram, Kota Bima, dan Kabupaten Lombok Utara tercatat meraih penghargaan di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan 3 juta rumah, serta pengelolaan sampah dan lingkungan asri.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa apresiasi Kemendagri tidak hanya diberikan pada tingkat provinsi, tetapi juga mencakup pemerintah kabupaten/kota di NTB.

Bagi Pemprov NTB, penghargaan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan kebijakan tidak berhenti pada pengakuan pemerintah pusat, tetapi harus diwujudkan dalam peningkatan kualitas pelayanan dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.