Dompu, ERANTB.COM– Pemerintah Kabupaten Dompu bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Barat menggelar exit meeting sebagai penutup rangkaian pemeriksaan pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wakil Bupati Dompu, Kamis (12/3/2026).
Exit meeting ini menandai berakhirnya proses audit pendahuluan atas LKPD Pemerintah Kabupaten Dompu yang telah berlangsung selama 45 hari, sejak 28 Januari hingga 15 Maret 2026.
Ketua Tim Pemeriksa BPK, Ressa Rinova Thohir, dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada Pemda Dompu atas kerja sama dan itikad baik selama proses audit berlangsung.
Menurutnya, dukungan berupa penyediaan data dan klarifikasi dari pemerintah daerah sangat membantu auditor dalam menyusun kesimpulan yang objektif.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Tim bersama lima anggota tim pemeriksa juga memaparkan hasil sementara pemeriksaan pendahuluan yang masih bersifat umum. Selain itu, sejumlah catatan turut disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Dompu sebagai bahan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Catatan tersebut, lanjutnya, akan dipelajari dan diperdalam kembali dalam pemeriksaan terinci yang dijadwalkan berlangsung dalam tiga minggu ke depan.
Sementara itu, Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, SH, menyampaikan terima kasih kepada tim BPK yang telah bekerja dengan penuh dedikasi dan objektivitas.
Ia menegaskan bahwa proses pemeriksaan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Wabup juga menyinggung capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Dompu selama 11 tahun berturut-turut. Capaian tersebut dinilai sebagai bukti komitmen dan integritas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara bertanggung jawab.
Wabup juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar responsif terhadap permintaan dokumen, data, maupun klarifikasi dari tim pemeriksa BPK. Ia menegaskan, apabila terdapat OPD yang tidak kooperatif, hal tersebut diminta segera dilaporkan kepada pimpinan daerah.
Kegiatan yang turut dihadiri Inspektur Inspektorat, Kepala BPKAD beserta jajaran tersebut berlangsung tertib dan lancar, serta ditutup dengan sesi foto bersama.
