Mataram, ERANTB.COM – Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya membangun sektor kesehatan berbasis desa melalui program Desa Berdaya yang menitikberatkan pada integrasi data, penguatan layanan dasar, dan kolaborasi lintas sektor.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan tantangan utama pembangunan kesehatan di NTB saat ini adalah belum terintegrasinya data layanan kesehatan secara menyeluruh. Karena itu, pemerintah daerah mulai mengembangkan kebijakan berbasis data (evidence-based policy) agar intervensi kesehatan lebih tepat sasaran.
“Kami masih menghadapi persoalan data yang tersebar dan belum terintegrasi. Ke depan, kami mulai mengintegrasikan data rumah sakit dan puskesmas agar kebijakan kesehatan lebih akurat,” ujar Gubernur saat membuka Semiloka Nasional ADINKES 2026 di Mataram, Selasa (28/4).
Sebagai langkah konkret, Pemprov NTB mengembangkan program Desa Berdaya yang mencakup penyusunan indeks kesehatan desa serta penguatan peran sekitar 7.000 posyandu dan 40.000 kader sebagai ujung tombak pengumpulan dan validasi data kesehatan masyarakat.
Menurut Gubernur, keberhasilan program tersebut membutuhkan orkestrasi dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, swasta, hingga masyarakat.
“Kunci dari program ini adalah orkestrasi dan kolaborasi lintas sektor. Semua pihak harus terlibat, mulai dari pemerintah hingga swasta dan masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga memaparkan tiga fokus utama pembangunan NTB, yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata kelas dunia. Ia menekankan bahwa sektor kesehatan menjadi fondasi penting dalam mendukung seluruh prioritas tersebut.
“Kesehatan memang tidak disebut secara eksplisit sebagai prioritas, tetapi menjadi bagian yang melekat. Tidak mungkin kita mencapai tujuan tanpa kesehatan yang baik,” katanya.
Kegiatan bertema “Indonesia Sehat dari Desa” tersebut berlangsung pada 28 April hingga 1 Mei 2026 dan diikuti perwakilan dinas kesehatan dari seluruh Indonesia. Forum ini difokuskan pada penguatan kapasitas daerah dalam menjawab tantangan pembangunan kesehatan nasional.
Ketua Umum ADINKES, dr. Moh. Subuh menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi nasional dalam pembangunan kesehatan berbasis desa.
“Kondisi kesehatan kita saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, kita ingin bangkit dari desa, karena dari sanalah upaya mewujudkan masyarakat sehat bisa dimulai,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengendalian faktor risiko kesehatan, khususnya kebiasaan merokok pada usia dini yang berdampak pada meningkatnya kasus stunting dan tuberkulosis.
Melalui Semiloka Nasional ADINKES 2026, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antar daerah dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan dengan desa sebagai fondasi utama pembangunan kesehatan nasional.
