LOMBOK BARAT, ERANTB.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat. Penegasan tersebut disampaikan saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).
Dalam sambutannya di hadapan jajaran pemerintah pusat dan daerah serta ribuan masyarakat yang hadir, Presiden menekankan bahwa seluruh penyelenggara negara memikul amanah besar untuk mengabdi kepada rakyat. Karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan bangsa.
“Seluruh aparatur negara, mulai dari birokrasi, TNI, Polri, hingga aparat penegak hukum, pada hakikatnya adalah pelayan rakyat,” tegas Presiden.
Menurut Presiden, seluruh kewenangan, jabatan, dan fasilitas yang dimiliki para penyelenggara negara berasal dari amanah rakyat sehingga harus digunakan secara bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.
Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum secara adil tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan seseorang. Ia menilai supremasi hukum merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan mendapat kepercayaan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Presiden kembali menegaskan tekad pemerintah untuk memberantas korupsi dan menutup berbagai kebocoran keuangan negara yang selama ini menghambat pembangunan nasional.
Menurutnya, setiap rupiah uang negara harus dikelola secara efektif dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta berbagai program yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Presiden juga memastikan pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat hidup dalam kemiskinan ataupun mengalami kesulitan memperoleh pangan. Ia menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama kedaulatan bangsa yang harus terus diperkuat melalui pembangunan bendungan, jaringan irigasi, peningkatan produktivitas pertanian, serta keberpihakan kepada para petani sebagai produsen pangan nasional.
Selain sektor pangan, Presiden menyampaikan optimisme terhadap upaya mewujudkan kemandirian energi nasional. Salah satu langkah strategis yang tengah didorong pemerintah adalah pengembangan bahan bakar nabati B50 guna mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar.
Menurut Presiden, implementasi B50 berpotensi menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp170 triliun. Dana tersebut nantinya dapat dialokasikan untuk mempercepat pembangunan bendungan, irigasi, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta berbagai infrastruktur strategis lainnya yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Prabowo mengakui bahwa berbagai kebijakan strategis pemerintah tidak selalu berjalan mudah. Meski demikian, pemerintah akan tetap konsisten mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan nasional meskipun menghadapi berbagai tantangan maupun kepentingan yang menghambat upaya mewujudkan kemandirian bangsa.
Menutup sambutannya, Presiden menegaskan bahwa seluruh ikhtiar pemerintah diarahkan untuk membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera. Melalui pemerintahan yang bersih, penegakan hukum yang berkeadilan, pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab, serta pembangunan yang berpihak kepada rakyat, Presiden optimistis Indonesia mampu menjadi bangsa maju yang menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat.
