ERANTB.COM- Mataram- Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Se-Nusa Tenggara Barat menggelar aksi demonstrasi bertajuk “NTB DARURAT” sebagai bentuk kepedulian terhadap berbagai persoalan krusial yang tengah melanda daerah ini. Aksi dimulai dari Gedung DPRD NTB dan dilanjutkan ke Kantor Gubernur NTB.
Massa aksi yang terdiri dari kader KAMMI dari berbagai daerah di NTB melakukan long march dari titik kumpul menuju Gedung DPRD NTB. Di sana, mereka menyampaikan aspirasi terkait kondisi darurat NTB yang mencakup persoalan lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik.
Foto : Orasi loby untuk diterima DPRD didepan kantor DPRD Provinsi NTB(erantb/irwan)
Setelah menyampaikan orasi di DPRD, massa melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur NTB dengan tuntutan yang sama. KAMMI membawa sejumlah tuntutan resmi yang telah melalui kajian mendalam.
Adapun Tuntutan kepada Gubernur NTB antara lain:
1. Evaluasi terhadap perusahaan tambang,
2. Penindakan terhadap tambang ilegal,
3. Penanganan kasus kekerasan seksual,
4.Pencabutan Pergub No. 32 Tahun 2024 tentang pajak kendaraan,
5.Penolakan revitalisasi Gedung DPRD NTB,
6. Stabilisasi harga komoditas dan perbaikan layanan publik.
Sementara itu Tuntutannya kepada DPRD NTB antara lain :
1.Penolakan terhadap UU TNI dan pembahasan RUU Polri,
2. Percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset,
3. Penerbitan surat edaran resmi sebagai bentuk dukungan konkret terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Baca Juga: Gubernur NTB Disorot, KAMMI NTB Tolak Revitalisasi Gedung DPRD
Di Gedung DPRD NTB, massa diterima oleh Sekretaris Dewan (Sekwan). Dalam dialog singkat, disepakati akan diadakan audiensi resmi bersama pimpinan DPRD NTB pada 2 Mei 2025 untuk membahas lebih lanjut pokok-pokok tuntutan tersebut.
Sementara itu, di Kantor Gubernur NTB, massa diterima oleh Asisten II. Pihak Pemprov berkomitmen untuk menjadwalkan pertemuan antara Gubernur NTB dan KAMMI Se-NTB dalam waktu sepekan ke depan sejak aksi digelar.
Koordinator Umum KAMMI Se-NTB, Irwan, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal janji-janji yang telah disampaikan. “Jika dalam rentang waktu yang telah disepakati tidak ada tindak lanjut nyata dari pihak DPRD maupun Gubernur NTB, maka KAMMI siap kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegasnya.
Aksi “NTB DARURAT” ini merupakan bentuk komitmen nyata KAMMI Se-NTB dalam mengawal kepentingan rakyat serta memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat,”tutupnya
