Oleh: Muhamad Gumelar Fawaz
( Alumni Mahasiswa Universitas Mataram)
ERANTB.COM- Opini- Lebih dari setengah abad telah berlalu sejak 17 April 1958 menjadi tonggak berdirinya Kabupaten Lombok Barat. Kini, di usia ke-68 tahun, daerah ini memasuki fase kematangan yang seharusnya tidak hanya dirayakan secara seremonial, tetapi juga menjadi momentum refleksi yang jernih dan jujur.
Tema “Patuh Begawean” (serius bekerja) yang diusung pemerintah daerah semestinya tidak berhenti pada slogan. Ia harus diuji dalam realitas: sejauh mana visi “Sejahtera dari Desa” benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat? Ataukah pembangunan masih terpusat pada wajah kota yang tampak maju, sementara desa tetap berjalan dalam sunyi ketertinggalan?
Hari ini, Lombok Barat berada di persimpangan. Pembangunan fisik memang terlihat nyata mulai dari renovasi Bundaran Giri Menang hingga pembangunan Alun-alun Gerung dengan anggaran miliaran rupiah.
Namun di balik itu, persoalan mendasar masih mengemuka: pendidikan, kemiskinan, dan pengelolaan pariwisata yang belum berkelanjutan.
Ketika Pendidikan Belum Menjadi Hak yang Merata
Pendidikan di Lombok Barat masih berkorelasi erat dengan persoalan kemiskinan. Data menunjukkan tingkat kemiskinan berada di kisaran 12–13 persen, yang berarti masih banyak masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk akses pendidikan.
Fenomena anak tidak sekolah (ATS) menjadi bukti nyata. Ribuan anak tercatat tidak melanjutkan pendidikan, baik karena putus sekolah maupun tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Rata-rata lama sekolah yang masih sekitar 7,1 tahun (setara SMP) mempertegas bahwa akses pendidikan menengah belum merata.
Di wilayah seperti Sekotong, realitas ini lebih terasa. Banyak anak usia sekolah memilih bekerja membantu keluarga dibanding melanjutkan pendidikan. Ini bukan soal pilihan, melainkan keterpaksaan akibat keterbatasan ekonomi, akses, dan transportasi.
Jika dibiarkan, kondisi ini akan melanggengkan siklus kemiskinan. Karena itu, pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam mewujudkan “Sejahtera dari Desa”. Program beasiswa afirmatif, subsidi transportasi, perluasan akses sekolah, serta optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi langkah yang mendesak.
Kemiskinan sebagai Persoalan Struktural
Kemiskinan di Lombok Barat bukan sekadar angka, tetapi persoalan struktural yang dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketimpangan pembangunan.
Kasus seperti Inaq Reme di Desa Kuranji Dalang menunjukkan lemahnya sistem pendataan. Warga yang hidup dalam keterbatasan justru tidak sepenuhnya tersentuh bantuan sosial. Ini menjadi indikasi bahwa data kemiskinan belum akurat dan berpotensi tidak tepat sasaran.
Pemerintah daerah perlu melakukan pembenahan serius melalui sistem by name by address yang valid dan berbasis verifikasi lapangan. Selain itu, kebijakan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya bersifat bantuan sosial, tetapi harus mengarah pada pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap peluang usaha.
Pariwisata: Potensi Besar yang Belum Terkelola
Lombok Barat memiliki potensi wisata yang luar biasa, khususnya di Senggigi dan Sekotong. Namun, geliat pariwisata tampak stagnan. Senggigi mulai kehilangan pamor, sementara Sekotong belum berkembang optimal.
Masalah utamanya terletak pada pengelolaan yang belum berkelanjutan. Banyak desa wisata dibentuk tanpa pendampingan yang memadai. Infrastruktur dasar masih terbatas, dan persoalan lingkungan seperti pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah.
Pembangunan pariwisata tidak boleh lagi parsial. Diperlukan pendekatan ekosistem: pendampingan desa wisata, promosi digital terpadu, penyelenggaraan event berskala nasional hingga internasional, serta perbaikan infrastruktur yang merata.
Tanpa itu, potensi hanya akan tetap menjadi potensi tidak pernah benar-benar menjadi kekuatan ekonomi.
Menuju Sejahtera dari Desa: Sebuah Arah yang Harus Ditegaskan
Refleksi ini mengarah pada satu kesimpulan penting: pembangunan Lombok Barat masih menghadapi ketimpangan antara pusat dan desa. Kemajuan fisik di perkotaan belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan yang merata.
Namun refleksi ini bukan bentuk pesimisme. Justru ini adalah harapan. Di usia ke-69, Lombok Barat memiliki peluang untuk menata ulang arah pembangunan dari yang berorientasi fisik menuju pembangunan manusia dan pemberdayaan desa.
Harapan itu sederhana namun mendasar:
desa benar-benar menjadi pusat kesejahteraan, bukan sekadar slogan.
Ketika anak-anak desa mendapatkan pendidikan yang layak, pariwisata tumbuh tanpa merusak lingkungan, dan UMKM lokal mampu bersaing, maka saat itulah kesejahteraan menjadi nyata.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah megahnya infrastruktur, melainkan seberapa jauh masyarakatnya hidup lebih layak, lebih berdaya, dan memiliki harapan.
Selamat ulang tahun ke-68 Lombok Barat.
Semoga refleksi ini menjadi pijakan menuju masa depan yang lebih adil dan benar-benar sejahtera dimulai dari desa.
