Oleh: Feryal MP (Jurnalis Senior, Ketua MIO NTB)
Mataram, ERANTB.COM– Ketimpangan representasi birokrasi kembali mencuat di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sorotan kali ini datang dari Jurnalis Senior asal Dompu sekaligus Ketua DPW Asosiasi Media Independen Online (MIO) Indonesia NTB, Feryal MP.
Ia menilai, nihilnya pejabat asal Dompu dalam jabatan eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi NTB bukan sekadar persoalan administratif, melainkan cerminan ketimpangan geopolitik dalam tubuh birokrasi daerah.
Kalau kita bicara meritokrasi, itu penting. Tapi jangan sampai meritokrasi dijadikan satu-satunya kacamata, sementara realitas geopolitik diabaikan. NTB ini bukan hanya soal kompetensi individu, tapi juga keterwakilan wilayah,” tegasnya.
Selama ini, Gubernur NTB kerap menyampaikan bahwa distribusi jabatan di tingkat provinsi mempertimbangkan keterwakilan daerah sebagai bentuk integrasi dan keadilan pembangunan. Tujuannya jelas: memastikan seluruh kabupaten/kota merasa memiliki peran dalam roda pemerintahan.
Namun, fakta terbaru justru menunjukkan hal yang berlawanan.
Dari hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama yang telah diumumkan, tidak satu pun pejabat asal Dompu berhasil menembus posisi eselon II. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah benar tidak ada birokrat Dompu yang layak, atau ada faktor lain yang memengaruhi proses seleksi?
Apakah semua orang Dompu tidak punya kualitas? Atau jangan-jangan ada variabel lain yang tidak terlihat dalam proses seleksi ini?” ujar Feryal.
Ia juga menyoroti komposisi pejabat yang lolos, di mana keterwakilan dari wilayah lain di Pulau Sumbawa masih terlihat, sementara Dompu justru nihil. Hal ini memperkuat dugaan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi kekuasaan birokrasi.
Padahal, secara politik, Dompu memiliki kontribusi signifikan dalam kontestasi Pilkada NTB, termasuk dalam kemenangan pasangan Iqbal–Dinda. Fakta ini, menurutnya, semestinya menjadi pertimbangan strategis dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.
Geopolitik itu bukan sekadar bagi-bagi jabatan, tetapi memastikan semua wilayah merasa dihargai. Jika ada daerah yang terus-menerus tidak terwakili, itu bisa berdampak pada kepercayaan publik,” jelasnya.
Feryal mengungkapkan, sejumlah tokoh masyarakat Dompu bahkan telah melakukan silaturahmi langsung dengan Gubernur NTB untuk menyampaikan aspirasi serta potensi sumber daya aparatur yang dimiliki daerah tersebut. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil konkret.
Di sisi lain, ia mengajak masyarakat Dompu untuk melakukan refleksi internal.
“Ini juga jadi catatan penting bagi kita. Kalau memang tidak ada yang lolos, kita harus jujur melihat kualitas birokrasi kita. Kenapa sampai tidak mampu menembus tiga besar dalam seleksi jabatan pratama?” katanya.
Feryal menegaskan, kritik ini bukan untuk melemahkan semangat meritokrasi, melainkan untuk meluruskannya.
Meritokrasi yang ideal, menurutnya, tidak hanya berbasis indikator administratif, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, politik, serta pemerataan wilayah.
Kalau meritokrasi justru menghasilkan ketimpangan, berarti ada yang salah dalam implementasinya. Bisa jadi indikatornya tidak tepat, atau prosesnya belum sepenuhnya objektif,” pungkasnya.
Isu keterwakilan daerah dalam birokrasi sendiri bukan hal baru. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa sistem merit di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari intervensi politik hingga potensi bias dalam proses seleksi.
Kondisi di NTB hari ini menjadi contoh nyata bagaimana idealisme meritokrasi kerap berbenturan dengan realitas geopolitik daerah.
Bagi Dompu, ini bukan sekadar soal jabatan melainkan soal eksistensi dalam peta kekuasaan birokrasi provinsi.
