Menu

Mode Gelap

Nasional · 4 Jun 2025 16:00 WITA ·

Wamen Fahri: Koperasi Merah Putih Akan Dilibatkan dalam Program Renovasi Satu Juta Rumah


 Wamen Fahri: Koperasi Merah Putih Akan Dilibatkan dalam Program Renovasi Satu Juta Rumah Perbesar

 

ERANTB.COM– Jakarta – Pemerintah berencana merenovasi satu juta rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan melibatkan Koperasi Merah Putih sebagai mitra penyedia bahan bangunan.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan hal tersebut usai bertemu Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono di Jakarta, Senin (2/6). Ia menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait pemenuhan hak atas hunian yang layak.

“Kita sedang siapkan minimal satu juta rumah untuk direnovasi. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga menyangkut peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Fahri.

Dalam skema BSPS, penerima bantuan akan memperoleh dana sebesar Rp21,8 juta. Rinciannya, Rp17,5 juta untuk pembelian material bangunan, Rp2,5 juta untuk jasa tukang, dan Rp1,8 juta untuk fasilitator.

Yang membedakan program kali ini, kata Fahri, adalah pelibatan Koperasi Merah Putih dalam rantai pasok bahan bangunan. Mekanisme ini dirancang agar pengadaan material dilakukan langsung melalui koperasi tingkat desa guna menekan biaya distribusi.

“Dengan pola koperasi, harga semen, besi, baja, dan material lainnya bisa ditekan. Harapannya, anggaran Rp21,8 juta itu cukup untuk membangun rumah yang benar-benar layak,” jelasnya.

Program ini juga tidak hanya fokus pada perbaikan fisik seperti atap dan dinding, tetapi mencakup aspek sanitasi, akses air bersih, dan lantai yang memenuhi standar kelayakan rumah sesuai indikator SDGs.

“Standar rumah layak menurut SDGs itu sudah jelas. Renovasi ini bukan sekadar tambal sulam, tapi transformasi menyeluruh terhadap kualitas hidup warga,” tambah Fahri.

Pemerintah menargetkan pelaksanaan program dimulai dalam waktu dekat setelah seluruh aspek teknis, pendanaan, dan koordinasi lintas kementerian diselesaikan. Pemerintah daerah dan masyarakat sipil juga diharapkan terlibat aktif dalam mendukung program ini.

Artikel ini telah dibaca 30 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Visi Besar atau Prioritas yang Keliru?

31 Juli 2026 - 02:25 WITA

NTB Tuan Rumah Forum Pemuda ASEAN 2026, Langkah Strategis Menuju Ikon Pariwisata Mendunia

27 Juli 2026 - 12:33 WITA

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Ikut Awasi Pajak, Solusi atau Masalah Baru?

27 Juli 2026 - 02:32 WITA

Viral Fenomena “Lapor Pak Kami Sudah Pindah ke Negara Lain”, Pemerintah Resmi Lansung Naikkan Biaya Lepas Status WNI Jadi Rp5 Juta

24 Juli 2026 - 20:24 WITA

Wacana Zakat Jadi Pengurang Pajak Menguat, Baznas Yakin Pajak Negara Tetap Aman

19 Juli 2026 - 03:47 WITA

Desa Meninting Wakili NTB dalam Lomba 3 Pila, Bentuk Soliditas Aparat Desa dan Kerja Nyata Kamtibmas

17 Juli 2026 - 20:54 WITA

Trending di Desaku