Menu ✖

Mode Gelap

Nasional · 3 Nov 2020 08:00 WITA ·

Gubernur NTB ke Jokowi, Sampaikan Penolakan Pemberlakuan Omnibus Law


 Gubernur NTB ke Jokowi, Sampaikan Penolakan Pemberlakuan Omnibus Law Perbesar

Foto Gubernur NTB Zulkieflimansyah saat menyerahkan usulan penolakan Omnibuslaw kepada presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara di Jakarta

ERANTB.COM – Aksi Demonstrasi penolakan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal Omnibus Law terus dilakukan berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, aktivis lingkungan, kampus, dan berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia.

Tak ketinggalan, setelah sempat menggantung sikap, Gubernur NTB saat didesak oleh aksi demonstrasi mahasiswa, buruh dan masyarakat berjanji akan melakukan kajian terlebih dahulu, akhirnya menyatakan sikap.

Dr. Dzulkieflimansyah, Gubernur NTB melalui akun facebooknya menyampaikan, Menyerahkan Usulan Pemda NTB untuk menolak pemberlakuan UU Omnibuslaw malam ini kepada Pak Menteri Sekretaris Negara di Jakarta, Rabu (03/11), ungkapnya.

“Usulan ini adalah hasil telaah dan kajian serta usulan para ahli, akademisi, pengusaha, para mahasiswa dan kelompok pemuda, serikat pekerja, LSM, dll di NTB, ungkap Bang Dzul Gubernur yang suka Blusukan ke Desa-Desa dan tidur di Masjid ini.

Lanjut Bang Dzul, Insya Allah akan disampaikan kepada Pak Presiden. Matur Nuwun Mas atas waktu dan perhatiannya, tutup Bang Dzul.

Artikel ini telah dibaca 15 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Amri Akbar: Kepemimpinan, Gagasan, dan Sikap Kebangsaan di Tengah Polemik KAMMI

28 Agustus 2026 - 17:29 WITA

Solidaritas KR-BNN, Gubernur Bali dan NTB Hadir untuk NTT

20 Agustus 2026 - 15:49 WITA

PP KAMMI Desak Erick Thohir Dicopot dari Kemenpora dan Mundur dari Ketua PSSI

11 Agustus 2026 - 01:31 WITA

Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Visi Besar atau Prioritas yang Keliru?

31 Juli 2026 - 02:25 WITA

NTB Tuan Rumah Forum Pemuda ASEAN 2026, Langkah Strategis Menuju Ikon Pariwisata Mendunia

27 Juli 2026 - 12:33 WITA

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Ikut Awasi Pajak, Solusi atau Masalah Baru?

27 Juli 2026 - 02:32 WITA

Trending di Ekonomi