ERANTB.COM– Jakarta – Anggota Komisi VIII Fraksi PKS DPR RI, Iskan Qolba Lubis memberikan interupsi terkait penolakan BPIH 2024 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 DPR RI di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta (05/12).
Iskan sampaikan bahwa banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan terkait mahalnya biaya haji
“Waktu saya melakukan kunjungan banyak keluhan dari masyarakat tentang mahalnya biaya haji, pemerintah telah menetapkan BPIH 2024 sebesar 93,4 jt, yaitu 3,3 lebih mahal dari tahun lalu padahal tahun lalu juga sudah sangat mahal, apalagi yang berangkat haji ini 75 persen adalah petani dan nelayan, bahkan mereka mengeluh yang sebelumnya merasa sanggup menjadi tidak sanggup karena mahalnya haji tahun ini,” ungkap Anggota FPKS Dapil Sumatera Utara II tersebut.
Selanjutnya, Iskan Qolba menyampaikan bahwa kenaikan biaya haji ini disebabkan penggunakan komponen biaya haji dan anggaran dana haji yang belum optimal.
“Ketika kita melakukan analisa mahalnya biaya haji ada dua penyebab. Pertama adalah komponen biaya haji yang sebetulnya masih bisa diturunkan dikoreksi. Kedua dana haji yang berjumlah 166 triliun belum optimal dipakai untuk kepentingan jamaah haji, terbukti dari data tahun 2023, dari 166 triliun cuman dapat keuntungan 10 triliun itu ekuivalen dengan 7,5 persen padahal targetnya adalah 2 digit,” ujarnya.
Terakhir, Iskan mendesak pimpinan DPR RI agar memberikan catatan kepada lembaga terkait untuk melakukan evaluasi dan optimalisasi keuntungan demi kepentingan jemaah haji mengingat 75 persen jamaah haji adalah petani dan nelayan
“Fraksi PKS mengusulkan supaya DPR RI menulis surat kepada lembaga terkait baik dari Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji, OJK dan BI, supaya melakukan optimalisasi keuntungan demi kepentingan jemaah haji dengan melakukan evaluasi menyeluruh supaya dana haji ini bisa berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya, dari itu kami berharap supaya benar-benar kementerian dan lembaga mengelola dana haji ini dengan bagus, jadi mohon lembaga terkait disurati supaya serius mengoptimalkan keuntungan dana haji ini untuk jamaah haji karena 75 persen jamaah haji kita adalah petani dan nelayan,” pungkasnya.
