ERANTB.COM- Mataram- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Workshop Strategi Komunikasi serta Optimalisasi Reses dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) di Hotel Lombok Astoria, Mataram, Selasa (21/10/2025).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugas legislasi, pengawasan, serta penyerapan aspirasi masyarakat secara lebih efektif.
Acara pembukaan dihadiri seluruh anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, jajaran pimpinan DPRD, Sekretaris DPRD H. Junaidi, S.Pt., dan perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi NTB.
Hadir pula jajaran pimpinan DPRD, yakni Ketua DPRD Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov., Wakil Ketua H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dan Zulfikar Demitry, S.H., M.H.
Dalam sambutannya saat membuka kegiatan, Ketua DPRD Nanang Nasiruddin menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas anggota dewan agar setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel sebagai upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Kabupaten Sumbawa.
Workshop ini menjadi wadah untuk memperdalam wawasan dan kemampuan komunikasi strategis, sehingga fungsi legislasi dan pengawasan bisa dijalankan dengan lebih optimal dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Narasumber dari BPK RI Perwakilan NTB memberikan materi tentang pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Ketua LPPM Nahdlatul Wathan (NW) Mataram, Alimuddin, S.Pt., M.Si., memaparkan pentingnya data sebagai “kompas” dalam menentukan arah pembangunan daerah yang tepat sasaran.
Ia juga mengusulkan kolaborasi antara DPRD Kabupaten Sumbawa dan LPPM NW melalui program Dusun Mandiri Pangan untuk mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi interaktif dan penyerahan cinderamata kepada narasumber sebagai simbol sinergi antara legislatif daerah dan akademisi dalam mendorong kemajuan pembangunan.
Melalui workshop ini, DPRD Kabupaten Sumbawa diharapkan semakin siap menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya demi terwujudnya pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

























