Mataram |ERANTB.COM-Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ke-67, Bidang Kebijakan Publik (KP) Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) NTB menggelar diskusi publik bertajuk NGAJI PUBLIK (Ngobrol Kebijakan Publik) dengan tema “Menengok 67 Tahun NTB: Refleksi Pembangunan dan Arah Transformasi Ekonomi Menuju Makmur Mendunia”.
Diskusi yang berlangsung di Upnormal Coffee Lombok ini dihadiri kader KAMMI NTB, perwakilan BEM STTL, BEM UMMat, serta berbagai elemen mahasiswa dan anak muda dari beragam latar belakang.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Lalu Pahrurrozi selaku Tim Percepatan Gubernur NTB, Sambirang Ahmadi anggota DPRD Provinsi NTB, serta Firmansyah, akademisi Universitas Mataram (Unram).
Diskusi dibuka dengan pengantar oleh Kabid Kebijakan Publik PW KAMMI NTB, Yudistira, yang sekaligus mewakili Ketua Umum PW KAMMI NTB. Dalam sambutannya, Yudistira menegaskan bahwa momentum 67 tahun NTB harus dijadikan ruang refleksi kritis sekaligus proyeksi masa depan pembangunan daerah.
Foto Bersama pemateri dan Peserta Ngaji Publik(Dok.Humas/Ari/ERANTB)
Menurutnya, mahasiswa dan pemuda memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
“Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan. Tiga prioritas utama Pemprov harus kita kawal dengan serius. Momentum 67 tahun NTB ini harus menjadi ruang kritis untuk memastikan arah pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat,” ujar Yudistira, Jumat (27/12).
Mewakili Gubernur NTB, Lalu Pahrurrozi memaparkan materi bertema “67 Tahun NTB: Kepemimpinan Transformasional Menuju Makmur Mendunia”.
Ia merefleksikan capaian dan tantangan pembangunan NTB selama 67 tahun, sekaligus menjelaskan makna visi Makmur Mendunia sebagai kondisi NTB yang sejahtera, berdaya saing global, namun tetap berakar pada identitas dan kearifan lokal.
Ia menegaskan fokus utama kepemimpinan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal pada tiga prioritas strategis, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata kelas dunia. Ketiga prioritas tersebut didukung program unggulan seperti Desa Berdaya dan Agromaritim, sebagai upaya mendorong transformasi ekonomi berbasis potensi lokal, pertanian, pariwisata, industri halal, dan UMKM.
“Makmur mendunia artinya NTB harus sejahtera dan berdaya saing secara global, namun tetap kuat identitas dan kearifan lokalnya,” kata Lalu Pahrurrozi.
Sementara itu, akademisi Unram Firmansyah menyampaikan perspektif akademik melalui materi “NTB Makmur Mendunia: Tantangan Daya Saing Ekonomi Daerah dalam Perspektif Akademik”.
Ia menekankan bahwa konsep mendunia harus dimaknai sebagai kemampuan daerah berkompetisi dalam ekosistem ekonomi regional dan global.
Menurutnya, posisi strategis NTB di kawasan Bali–Nusa Tenggara menyimpan potensi besar, namun membutuhkan penguatan sektor unggulan melalui inovasi, peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi, serta kebijakan berbasis riset yang konsisten dan berkelanjutan.
“NTB punya potensi kuat di pertanian, pariwisata, industri halal, dan UMKM. Namun tanpa penguatan SDM, teknologi, dan inovasi, sulit untuk benar-benar mendunia,” jelasnya.
Dari sisi pengawasan, anggota DPRD Provinsi NTB Sambirang Ahmadi memaparkan materi “67 Tahun NTB dan Visi Makmur Mendunia: Pengawasan DPRD terhadap Arah Pembangunan Daerah”. Ia menegaskan pentingnya fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan konsistensi visi pembangunan, akuntabilitas OPD, serta transparansi pelaksanaan program strategis.
“Visi Makmur Mendunia harus dijaga bersama. DPRD bertanggung jawab memastikan program berjalan sesuai arah, dan masyarakat sipil termasuk mahasiswa harus terus menjadi mitra kritis,” tegasnya.
Diskusi berlangsung dinamis dengan dialog interaktif antara narasumber dan peserta. Berbagai pandangan kritis dan gagasan mahasiswa mengemuka, terutama terkait pentingnya kolaborasi pemerintah, DPRD, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam mendorong NTB menjadi daerah yang berdaya saing global, inklusif, dan berkelanjutan.
KP PW KAMMI NTB menegaskan komitmennya untuk terus menjadi ruang dialektika kebijakan publik serta kekuatan moral dan intelektual dalam mengawal arah pembangunan NTB menuju Makmur Mendunia.
