Mataram, ERANTB.COM– Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak boleh bergantung pada sosok pemimpin, melainkan pada sistem yang kuat, berkelanjutan, dan mampu menjaga pelayanan publik tetap berjalan meski terjadi pergantian kepemimpinan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menjadi narasumber pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB, Senin (20/7).
Di hadapan 60 peserta PKN, Iqbal menekankan bahwa tantangan utama birokrasi saat ini bukan sekadar menciptakan program-program populer, melainkan membangun tata kelola pemerintahan yang kokoh sehingga mampu menjamin keberlanjutan pembangunan.
“Sistem yang baik adalah sistem yang tetap berjalan meskipun pemimpinnya berganti. Kalau pemerintahan masih bergantung pada satu orang, berarti itu belum bisa disebut sistem,” tegasnya.
Berbekal pengalaman hampir 30 tahun sebagai diplomat, Gubernur menilai Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang benar-benar terstruktur. Menurutnya, berbagai sektor masih berkembang tanpa didukung perencanaan jangka panjang yang terintegrasi.
Ia mencontohkan pengelolaan sampah yang selama ini lebih berorientasi pada penanganan limbah daripada membangun sistem dari hulu hingga hilir. Demikian pula sektor pariwisata yang berkembang pesat, namun di sejumlah daerah belum ditopang oleh master plan yang komprehensif.
Dalam kesempatan tersebut, Iqbal juga mengingatkan agar transformasi digital tidak dijadikan solusi instan. Digitalisasi, katanya, hanya akan efektif jika didahului pembenahan sistem kerja.
“Benahi sistem terlebih dahulu, baru lakukan digitalisasi. Kalau sistemnya masih buruk lalu didigitalisasi, yang terjadi justru mempercepat kesalahan,” ujarnya.
Gubernur menegaskan, aparatur sipil negara (ASN) merupakan penjaga memori kelembagaan (institutional memory) yang bertugas memastikan pemerintahan tetap berjalan lintas pergantian kepemimpinan.Karena itu, ASN dituntut menjaga profesionalisme, integritas, serta tidak terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek.
“Politisi datang dan pergi setiap lima tahun. Tetapi birokrasi tetap ada. Karena itu, tanggung jawab terbesar ASN adalah menjaga keberlanjutan sistem,” katanya.
Iqbal juga mengingatkan bahwa sistem demokrasi kerap mendorong lahirnya kebijakan populis yang hasilnya cepat terlihat. Sementara membangun sistem memerlukan keberanian, konsistensi, dan komitmen jangka panjang yang manfaatnya mungkin baru dirasakan generasi berikutnya.
Selain reformasi birokrasi, ia mengajak para peserta memahami pentingnya membaca dinamika global. Menurutnya, pandemi, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga fluktuasi harga komoditas dunia memiliki dampak langsung terhadap perekonomian daerah sehingga pemimpin birokrasi harus mampu mengaitkan isu global, nasional, dan daerah dalam setiap kebijakan.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan penguasaan rantai nilai (value chain) agar Indonesia tidak hanya menjadi pengekspor komoditas, tetapi juga memiliki daya saing dan posisi tawar yang lebih kuat dalam ekonomi global.
Menutup pemaparannya, Gubernur kembali menegaskan bahwa kualitas pemerintahan ditentukan oleh kekuatan sistem, bukan semata-mata kehebatan individu.
“Orang hebat dalam sistem yang buruk hasilnya akan tetap buruk. Sebaliknya, orang biasa dalam sistem yang baik dapat menghasilkan kinerja yang baik. Kalau harus memilih, saya lebih memilih sistem yang baik,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh peserta PKN Tingkat II menjadikan pembangunan sistem sebagai warisan terbaik bagi birokrasi.
“Politisi memberikan visi, tetapi birokrasi membangun sistem. Bangunlah sistem yang berkelanjutan dan tinggalkan tata kelola yang baik, karena itulah amal jariyah birokrasi yang manfaatnya akan terus dirasakan masyarakat jauh setelah kita tidak lagi menjabat,” pungkasnya.
