Mataram, ERANTB.COM – Gubernur Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen utama untuk mendorong pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menghadirkan kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur dalam Pendapat Akhir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dengan agenda Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Mataram, Rabu (22/7).
Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD bukan hanya memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi momentum penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
“Kami memandang setiap masukan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD sebagai energi perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Gubernur.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang adaptif, realistis, berbasis kinerja, serta didukung data yang valid. Pemerintah juga akan memperkuat disiplin pelaksanaan program melalui monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, termasuk penerapan early warning system untuk mempercepat realisasi belanja dan menekan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tidak produktif.
Selain itu, Pemprov NTB akan mempercepat pengelolaan aset daerah melalui inventarisasi, validasi, penilaian, penyelesaian administrasi, hingga optimalisasi pemanfaatan aset agar memberikan nilai ekonomi sekaligus mendukung peningkatan pelayanan publik.
Di sektor infrastruktur, pembangunan akan terus diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi NTB, khususnya Badan Anggaran, atas pembahasan Raperda yang berlangsung secara konstruktif. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, DPRD secara resmi menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Sebelumnya, Badan Anggaran DPRD melaporkan bahwa realisasi pendapatan daerah mencapai 99,79 persen, sementara realisasi belanja mencapai 93,14 persen. Badan Anggaran juga menyampaikan 18 rekomendasi strategis, di antaranya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas belanja, pengendalian SiLPA, percepatan pengelolaan aset, tindak lanjut rekomendasi BPK, serta penerapan penganggaran berbasis kinerja (performance oriented budgeting).
Persetujuan Raperda tersebut menjadi wujud komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sehingga setiap rupiah APBD dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat.
