Mataram, ERANTB.COM – Dugaan ketidaksesuaian diagnosis terhadap pasien rujukan dari wilayah Bima dan Dompu menjadi sorotan dalam dialog publik yang digelar Gabungan Kawula Muda Bima Dompu (GAKADA) Pulau Lombok di Kedai Hang Out, Kota Mataram, Senin (3/8/2026) malam.
Dialog bertajuk “Diagnosis Berbeda, Nyawa Dipertaruhkan? Bedah Ilmiah Dugaan Ketidaksesuaian Diagnosis pada Pasien Rujukan dari Bima-Dompu ke RSUP NTB” tersebut menghadirkan berbagai pandangan dari unsur pemerintah, legislatif, akademisi, serta pegiat kemanusiaan terkait tantangan sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Barat.
Direktur RSUD Provinsi NTB, dr. Asrul Sani, menegaskan bahwa dugaan ketidaksesuaian atau kesalahan diagnosis dalam pelayanan kesehatan tidak dapat serta-merta disimpulkan sebagai bentuk kelalaian maupun kesengajaan tenaga medis.
Menurutnya, proses penegakan diagnosis dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi pasien, informasi yang diterima tenaga medis, komunikasi antara pasien dan dokter, hingga ketersediaan sarana pemeriksaan penunjang.
“Kesalahan diagnosis bisa terjadi karena keterbatasan informasi yang diterima dokter atau tenaga medis. Bisa karena kendala bahasa, cara pasien menyampaikan keluhan, gejala yang belum lengkap, hingga adanya penyakit yang memiliki gejala sangat mirip,” jelasnya.
Selain faktor komunikasi, lanjut Asrul, keterbatasan pemeriksaan laboratorium, peralatan diagnostik, serta kompetensi sumber daya manusia juga menjadi tantangan yang harus terus dibenahi.
Meski demikian, ia menegaskan seluruh tenaga medis bekerja berdasarkan kode etik profesi dengan tujuan utama memberikan pelayanan terbaik, menyelamatkan, dan membantu kesembuhan pasien.
“Pada prinsipnya tidak ada niat tenaga medis untuk mencelakai pasien. Tujuan kami adalah menyehatkan dan menyembuhkan pasien,” tegasnya.
Asrul juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu meminta second opinion atau pendapat medis kedua apabila masih memiliki keraguan terhadap hasil diagnosis, terutama dalam menangani penyakit dengan kondisi kompleks.
Menurutnya, kondisi geografis Bima dan Dompu turut menjadi tantangan dalam sistem pelayanan rujukan karena jarak menuju fasilitas kesehatan tingkat lanjut relatif jauh.
“Jarak yang jauh, keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah, hingga informasi yang belum lengkap saat pemeriksaan tentu menjadi tantangan bersama yang harus terus diperbaiki,” katanya.
Ribuan Pasien Bima-Dompu Dirujuk ke RSUD NTB
Dalam kesempatan tersebut, Asrul memaparkan data rujukan pasien ke RSUD Provinsi NTB sepanjang 2025 yang mencapai 309.104 kasus.
Dari jumlah tersebut, Kabupaten Bima tercatat sebanyak 4.885 pasien atau 1,58 persen, Kota Bima sebanyak 3.000 pasien atau 0,98 persen, dan Kabupaten Dompu mencapai 3.300 pasien atau 1,07 persen.
Sementara itu, pada semester pertama 2026, tren rujukan disebut masih relatif sama. Kabupaten Bima tercatat mencapai 2.873 pasien atau sekitar 1,8 persen, sedangkan Kota Bima sekitar 0,97 persen dan Kabupaten Dompu sekitar 1,9 persen dari keseluruhan pasien rujukan.
Kasus rujukan dari wilayah Bima-Dompu, menurut Asrul, antara lain didominasi anemia, hipertensi, diabetes, kanker payudara, dan batu ginjal.
Kondisi tersebut dinilai sejalan dengan fokus penanganan sejumlah kelompok penyakit prioritas nasional, antara lain kanker, penyakit jantung, stroke, dan urologi.
BLUD Bukan Berarti Rumah Sakit Berorientasi Keuntungan
Dalam dialog tersebut, Asrul juga menepis anggapan bahwa penerapan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) membuat rumah sakit pemerintah berorientasi pada keuntungan atau bisnis.
“BLUD bukan berarti rumah sakit mencari keuntungan. Seluruh pendapatan pelayanan digunakan kembali untuk operasional rumah sakit, mulai dari obat-obatan, bahan medis habis pakai, listrik, air, pemeliharaan alat hingga pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebut tingkat kemandirian keuangan RSUD Provinsi NTB telah mencapai sekitar 85 persen, sedangkan sekitar 15 persen lainnya masih mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi NTB, terutama untuk kebutuhan belanja pegawai.
DPRD: Jadikan Momentum Evaluasi dan Pembenahan
Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB, Nadira Alhabsy, menilai persoalan dugaan ketidaksesuaian diagnosis harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi dan pembenahan sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tenaga medis, tetapi juga dipengaruhi ketersediaan fasilitas kesehatan, jumlah dokter spesialis, hingga peralatan diagnostik yang belum memadai di sejumlah daerah.
“Hari ini yang kita pikirkan adalah kemaslahatan masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya Bima dan Dompu. Persoalan ini memang harus dibenahi secara menyeluruh,” ujarnya.
Nadira mengaku kerap menerima laporan masyarakat mengenai adanya perbedaan hasil diagnosis antara fasilitas kesehatan di daerah dengan rumah sakit rujukan di Mataram.
“Saya sering menerima laporan di Dompu. Ada pasien yang didiagnosis usus buntu dan disiapkan untuk operasi. Tetapi setelah dirujuk ke rumah sakit provinsi, ternyata penyakitnya bukan usus buntu, melainkan penyakit lain. Ini menjadi perhatian serius,” ungkapnya.
Menurut Nadira, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama tanpa terburu-buru menyalahkan pihak tertentu.
Pemerintah kabupaten dan provinsi, katanya, perlu memperkuat sinergi dalam memenuhi serta memperbarui peralatan kesehatan, sekaligus meningkatkan jumlah dan kompetensi dokter spesialis di daerah.
Sebagai mitra RSUD Provinsi NTB, Komisi V DPRD NTB disebut siap memberikan dukungan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Kami siap mendukung anggaran rumah sakit provinsi sepanjang digunakan untuk melengkapi sarana prasarana, memperbarui alat kesehatan, serta meningkatkan jumlah dan kompetensi dokter spesialis,” tegasnya.
Nadira juga membuka peluang lahirnya regulasi daerah yang dapat memperkuat standar pelayanan kesehatan sekaligus meminimalkan risiko terjadinya ketidaksesuaian diagnosis di kemudian hari.
Selain itu, ia mengapresiasi upaya RSUD Provinsi NTB dalam menyelesaikan persoalan utang rumah sakit.
Nadira juga menyatakan komitmennya untuk terus membantu masyarakat Bima, Dompu, dan Kota Bima yang menjalani pengobatan di Mataram, termasuk melalui dukungan fasilitas rumah singgah dan penyediaan ambulans bagi masyarakat di daerah.
Dialog publik GAKADA BIDOM tersebut pada akhirnya menjadi ruang evaluasi sekaligus refleksi bersama bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tidak dapat dibebankan kepada tenaga medis ataupun rumah sakit semata.
Pembenahan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi NTB, rumah sakit, tenaga kesehatan, legislatif, akademisi, organisasi masyarakat, serta masyarakat sebagai pengguna layanan.
Perbedaan diagnosis pun diharapkan tidak berhenti menjadi polemik, melainkan menjadi momentum memperkuat fasilitas, sumber daya manusia, komunikasi medis, sistem rujukan, dan pengawasan sehingga masyarakat NTB, termasuk yang berada di Bima dan Dompu, memperoleh pelayanan kesehatan yang semakin aman, akurat, dan berkualitas.
