SUMBAWA, ERANTB.COM – Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting menyusul meningkatnya prevalensi balita stunting di daerah tersebut. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menegaskan persoalan stunting tidak dapat ditangani hanya oleh sektor kesehatan, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor secara terpadu.
Hal itu disampaikan Bupati saat membuka Pelatihan Manajemen Tata Laksana Pencegahan dan Penanganan Balita Stunting bagi Tenaga Kesehatan di Room Meeting La Grande Sumbawa, Selasa (8/9/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, perwakilan PT Sarihusada Generasi Mahardika, serta sejumlah pihak terkait.
Bupati mengatakan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan daerah, termasuk meningkatkan angka harapan hidup dan menekan prevalensi stunting.
Menurutnya, stunting harus dicegah dan ditangani sejak dini karena dampaknya tidak hanya terhadap pertumbuhan fisik anak, tetapi juga perkembangan kecerdasan dan daya tahan tubuh.
“Pencegahan dan penanganan stunting adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Harus ada kolaborasi antara perangkat daerah dan seluruh pihak terkait,” tegasnya.
Bupati juga mendorong setiap sektor mengambil peran konkret sesuai kewenangannya, mulai dari penyediaan sarana kesehatan, pemenuhan akses sanitasi dan jamban layak, hingga peningkatan edukasi masyarakat mengenai stunting.
Ia menekankan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat terus diperkuat sehingga berbagai intervensi yang dilakukan benar-benar memberikan dampak terhadap tumbuh kembang anak.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, H. Sarip Hidayat, SKM., MPH., mengatakan percepatan penurunan stunting membutuhkan kolaborasi multipihak, termasuk keterlibatan sektor swasta. Hal tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Ia mengungkapkan, prevalensi stunting di Kabupaten Sumbawa tercatat 25 persen pada 2023 dan meningkat menjadi 29 persen pada 2024.
“Pemerintah menargetkan prevalensi stunting secara nasional sebesar 14 persen pada 2026. Namun, beberapa daerah, termasuk Kabupaten Sumbawa, masih menghadapi tantangan untuk mencapai target tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan stunting harus dilakukan melalui dua pendekatan, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi sensitif membutuhkan keterlibatan lintas sektor karena berkaitan dengan berbagai faktor di luar pelayanan kesehatan.
Sejumlah faktor yang turut memengaruhi stunting antara lain kemiskinan, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai stunting, serta keterbatasan akses terhadap air bersih dan jamban yang layak.
“Kalau intervensi sensitif belum terkendali, stunting akan sulit ditangani. Karena itu, seluruh sektor harus bergerak bersama,” tegasnya.
Melalui pelatihan tersebut, kapasitas tenaga kesehatan dalam tata laksana pencegahan dan penanganan balita stunting diharapkan semakin meningkat. Sinergi lintas sektor juga terus diperkuat guna menekan prevalensi stunting dan mewujudkan generasi Sumbawa yang sehat dan berkualitas.
