MATARAM, ERANTB.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan pentingnya kepastian hukum dan kemudahan berusaha dalam membangun kepercayaan investor. Kepastian tersebut mencakup perizinan, legalitas usaha, hingga dukungan ekosistem hukum yang memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan dan mengembangkan investasi.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri saat membuka Seminar Nasional bertajuk “Kupas Tuntas Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA)” di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (17/9/2026).

Seminar mengangkat tema “Perizinan Berusaha, Kewajiban Hukum Pelaku Usaha dan Peran Strategis Notaris dalam Mendukung Kepastian Hukum Investasi di Indonesia”. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) beserta jajaran, pengurus INI NTB, notaris, konsultan hukum, praktisi, akademisi, dan pelaku usaha dari berbagai daerah.

Wagub NTB yang akrab disapa Ummi Dinda mengatakan, investasi tidak sekadar berbicara mengenai masuknya modal. Kehadiran investor juga dapat membawa teknologi, membuka lapangan kerja, serta menciptakan aktivitas ekonomi baru yang berdampak terhadap masyarakat.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan investor memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya, baik dari sisi perizinan maupun aspek hukum yang melekat pada kegiatan bisnis.

“Kalau kita berbicara tentang investasi, kita harus paham satu hal, yaitu investasi bukan hanya soal modal, tetapi soal kepercayaan. Investor membutuhkan kepastian perizinan, kepastian hukum, dan kepastian bahwa pemerintah hadir untuk memberikan kemudahan,” tegasnya.

Menurut Ummi Dinda, tema seminar relevan dengan dinamika dunia usaha yang terus berkembang. Perubahan regulasi menuntut pelaku usaha dan profesi yang mendampingi mereka memahami ketentuan terbaru agar setiap keputusan maupun dokumen hukum yang dibuat sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Ia berharap Ikatan Notaris Indonesia terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem usaha yang sehat. Menurutnya, notaris memiliki posisi penting dalam memastikan berbagai tindakan hukum dan dokumen perusahaan disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

NTB sendiri memiliki peluang investasi di berbagai sektor, antara lain pariwisata, pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pertambangan, serta ekonomi kreatif. Pemerintah daerah mendorong pengembangan potensi tersebut melalui iklim usaha yang terbuka, transparan, dan memberikan kepastian.

Ketua Pengurus INI NTB Lalu Mulyadi mengatakan, perubahan regulasi yang dinamis membuat pelaku usaha membutuhkan pendampingan hukum yang semakin baik.

Ia mencontohkan penyesuaian KBLI 2025, kewajiban pelaporan tahunan perseroan melalui Administrasi Hukum Umum (AHU), serta perkembangan kebijakan perpajakan yang berdampak langsung terhadap kegiatan usaha.

“Pentingnya keberadaan notaris dalam ekosistem transaksi bisnis membuat tema dan materi seminar kali ini sangat relevan, baik bagi notaris maupun kalangan dunia usaha,” ujarnya.

Mulyadi berharap seminar tersebut tidak berhenti sebagai forum pembahasan regulasi, tetapi dapat meningkatkan pemahaman notaris dan pelaku usaha dalam menghadapi perubahan kebijakan serta memperkuat kepastian hukum dalam kegiatan bisnis.

Bagi Pemprov NTB, kepastian hukum merupakan salah satu bagian penting dalam membangun iklim investasi yang menarik sekaligus memberikan ruang bagi dunia usaha untuk tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

“Hari ini kita bangun NTB bukan hanya sebagai daerah yang indah untuk dikunjungi, tetapi juga daerah yang aman untuk berusaha, menarik untuk berinvestasi, dan menjanjikan di dalam membangun masa depan,” pungkas Ummi Dinda.