MATARAM, ERANTB.COM – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II Pulau Lombok, H. Abdul Hadi, SE., MM., menyambut positif penerbitan izin penggunaan sementara Bandara Khusus Amman Mineral Poto Tano untuk melayani kepentingan umum.
Izin tersebut diterbitkan Kementerian Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1323 Tahun 2026. Kebijakan ini dinilai menjadi momentum penting dalam meningkatkan konektivitas transportasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Bandara yang berlokasi di Desa Kiantar, Kecamatan Poto Tano, tersebut diharapkan dapat memperpendek waktu perjalanan masyarakat antara Pulau Lombok dan wilayah barat Pulau Sumbawa.
Selama ini, mobilitas masyarakat, aparatur pemerintahan, dan pelaku usaha antarpulau masih banyak bergantung pada transportasi laut melalui jalur penyeberangan Kayangan–Poto Tano.
“Ini merupakan terobosan strategis bagi konektivitas antar-pulau di NTB. Dengan dibukanya akses penerbangan untuk kepentingan umum di Bandara Poto Tano, waktu tempuh dari Pulau Lombok menuju KSB maupun wilayah sekitarnya menjadi jauh lebih singkat, cepat, dan efisien,” ujar Abdul Hadi dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, pemanfaatan bandara tersebut berpotensi memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian masyarakat, khususnya di KSB dan wilayah NTB secara keseluruhan.
Integrasi konektivitas udara antara Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) di Lombok dan Bandara Poto Tano diharapkan mampu mempermudah mobilitas investor, mendukung aktivitas industri, serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Abdul Hadi juga menilai sektor pariwisata akan memperoleh manfaat dari peningkatan akses transportasi tersebut.
Sejumlah destinasi unggulan di Sumbawa Barat, seperti kawasan pesisir Maluk, Sekongkang, dan Pulau Kenawa, diharapkan semakin mudah dijangkau wisatawan.
“Ketika arus kunjungan meningkat, ekonomi masyarakat lokal pun akan ikut bergerak,” katanya.
Selain sektor ekonomi dan pariwisata, Abdul Hadi berharap keberadaan layanan penerbangan umum dapat membantu masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan pelayanan publik, termasuk rujukan medis dan pendidikan.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Pemerintah Provinsi NTB, serta pengelola bandara agar pemanfaatan fasilitas penerbangan tersebut berjalan optimal.
Menurutnya, aspek keselamatan penerbangan, kelancaran operasional, dan keterjangkauan harga tiket perlu menjadi perhatian agar layanan tersebut dapat diakses masyarakat secara luas.
“Kita berharap pemanfaatan izin sementara melalui KM 1323 Tahun 2026 ini dapat dikelola secara optimal dan menjadi pijakan kuat menuju layanan penerbangan reguler yang berkelanjutan,” ujarnya.
Abdul Hadi berharap Bandara Poto Tano dapat menjadi pintu masuk bagi peningkatan konektivitas dan pemerataan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
(Redaksi ERANTB.COM)
























