Lombok Barat, ERANTB.COM – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mendorong transformasi Posyandu menjadi pusat pelayanan masyarakat yang terintegrasi dengan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Melalui transformasi tersebut, Posyandu tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk mengidentifikasi dan menangani berbagai persoalan masyarakat desa.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Posyandu: Integrasi Layanan Primer dan Enam Bidang SPM bagi Tim Pembina Posyandu Kabupaten Lombok Barat Tahun 2026 di Hotel Montana Senggigi, Selasa (10/11/2026).
Dalam arahannya, Nurul Adha menegaskan bahwa transformasi Posyandu sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 membutuhkan perubahan pola pelayanan. Posyandu harus berkembang dari pelayanan yang bersifat sektoral menjadi pelayanan terpadu dengan melibatkan berbagai perangkat daerah dan pemerintah desa.
Menurutnya, persoalan masyarakat di tingkat desa tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu perangkat daerah. Karena itu, diperlukan pemetaan kondisi sosial, ekonomi, serta potensi desa agar program pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Lombok Barat akan mengembangkan pendekatan social review melalui penyusunan peta potensi desa beserta data pendukungnya. Pemetaan tersebut diharapkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi masyarakat, termasuk kebutuhan pelayanan dasar di setiap desa.
Melalui pendekatan itu, desa juga akan dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yakni desa miskin ekstrem, desa miskin, dan desa bertumbuh. Klasifikasi tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan prioritas program pembangunan dan intervensi pemerintah agar lebih tepat sasaran.
Selain itu, Pemkab Lombok Barat akan mengoptimalkan program ASN Mengabdi. Melalui program ini, aparatur sipil negara (ASN) didorong turun langsung ke desa untuk mendampingi pelaksanaan enam bidang SPM.
Keterlibatan ASN dalam pendampingan tersebut juga akan diintegrasikan dengan penilaian kinerja melalui E-Kinerja.
Nurul Adha juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengambil peran melalui gerakan OPD Membangun Desa. Setiap OPD diharapkan berkontribusi dalam mengembangkan potensi unggulan desa, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Pembangunan desa tidak hanya bertumpu pada program pemerintah desa, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah,” tegasnya.
Di bidang lingkungan, Wabup turut mendorong gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) melalui penyelenggaraan Lomba Posyandu ASRI. Gerakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan lingkungan Posyandu dan kawasan desa yang bersih, sehat, serta nyaman.
Menurutnya, transformasi Posyandu membutuhkan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Posyandu diharapkan menjadi simpul koordinasi yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan berbagai program dan intervensi pemerintah.
Bimtek tersebut diikuti kepala OPD, jajaran Tim Pembina Posyandu Kabupaten, Tim Pembina Posyandu Kecamatan, kepala seksi kesejahteraan sosial, kader Posyandu, serta sejumlah undangan lainnya.
Selain membuka kegiatan, Nurul Adha juga menjadi narasumber untuk menyampaikan arah kebijakan dan penguatan peran Posyandu dalam mendukung pelayanan publik di Kabupaten Lombok Barat.
Melalui penguatan integrasi enam bidang SPM, Pemkab Lombok Barat berharap Posyandu dapat berperan lebih luas sebagai pusat identifikasi persoalan, pelayanan dasar, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
